PASBANDUNGPASBISNIS

Bangun Hunian, Dewan Setujui Penyertaan Modal PT BII Rp500M

BANDUNG, PASJABAR.COM – DPRD Kota Bandung menyetujui anggaran Penyertaan Modal Kepada Badan Usaha Milik Daerah PT Bandung Infra Investama (PT BII) senilai lebih dari 500 miliar rupiah, yang salah satunya untuk membangun hunian di Kota Bandung.

Hal tersebut diungkapkan dalam Panitia Khusus (Pansus) 11 DPRD Kota Bandung, yang mengesahkan Raperda Mengenai Penyertaan Modal Kepada Badan Usaha Milik Daerah PT Bandung Infra Investama (PT.BII) , melalui Sidang Paripurna yang digelar pada kemarin yang dipimpin Ketua DPRD Kota Bandung Isa Subagja.

Ketua Pansus 11 DPRD Kota Bandung, Former Silalahi mengatakan, dalam Raperda tersebut dicantumkan bahwa Pemkot Bandung memberikan penyertaan kepada PT BII dalam bentuk dua bidang tanah, dengan nilai Rp578.622.836.000. Sebagai rincianya, aset di Kelurahan Derwati senilai Rp39.203.208.000, lalu aset di Kelurahan Kebon Waru senilai Rp 539.419.628.000. “Nilai ini, sudah dihitung oleh lembaga independen,” ujar Folmer.

Menurut Folmer, dalam Businnes plannya, PT BII harus membangun hunian vertikal, sesuai kebutuhan warga Kota Bandung. Selain itu, juga melakukan bisnis di bidang telekomunikasi.

“Kebutuhan perumahan menjadi kebutuhan luas, karena keterbatasan lahan semakin sempit,” tambahnya.

Kepemilikan PT BII ini, lanjut Folmer, dibagi dua antara Pemkot Bandung dengan prosentase saham sebesar 70 persen, dan pihak swasta sebesar 30 persen, yang pada hal ini jatuh kepada PT.Panca Terang Abadi, yang merupakan anak perusahaan dari PT. Arta Graha.”Jadi nanti pihak swasta hanya tinggal menambah 30 persen dari Rp578 juta,” terangnya.

Disinggung mengenai nilai taksiran sebesar Rp578, Folmer mengatakan angka tersebut sudah disepakati bersama. Pasalnya lahan tersebut ditaksir oleh dua lembaga independen, namun menghasilkan nilai yang tidak jauh berbeda.

“Selisih keduanya sebesar Rp1,7 miliar. Jadi yang kita ambil sekarang adalah penaksir dengan harga tertinggi,” terangnya.

Setelah aset diberikan kepada PT BII, otmatis Pemkot Bandung sudah tidak ada lagi ha katas aset tersebut. Namun, aset tersebut harus tetap harus dijaga, agar tidak dijaminkan atau digadaikan.

“Setelah aset tidak dimiliki Pemkot Bandung, otomatis PT. BII punya hak pengelolaan lahan (HPL), tapi aset tersebut tidak boleh dijaminkan,” tegasnya.

Yang kemudian dibahas, lanjut Folmer, adalah dokumen penyerahan aset kepada PT BII. Agar PT BII bisa sah menjadi penerima penyertaan modal. (put)

Tags

Related Articles

Close