HEADLINEPASKREATIFPASNUSANTARAPASPENDIDIKAN

Hati -Hati, KPK Awasi Zonasi PPDB di Sekolah Lho

BANDUNG, WWW.PASJABAR.COMBanyaknya polemik dalam system zonasi dalam Penerimaan Peserta DIdik Baru (PPDB), membuat KPK turun tangan. Hal tersebut lantaran KPK tidak ingin jika zonasi jadi bentuk system korupsi baru dalam masyarakat.

“Tentu kami awasi system PPDB dengan zonasi ini, jangan sampai jadi cara korupsi baru. Kami memang terjun langsung untuk melihat bagaimana system zonasi ini di masyarakat,” ujar Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang, usai Seminar Anti Korupsi dalam Perspektif Perguruan Tinggi Unisba di Aula Pasca Sarjana Unisba, Selasa (25/6/2019).

Diungkapkannya, sebetulnya system zonasi itu sangat baik, karena menghilangkan sekolah dengan label favorit dan tidak favorit di masyarakat.

“Sistem zonasi itu seperti sepak bola agar semua pemain pinter bukan hanya di sekolah favorit saja, kalau kita bisa bicara statistik ya semua sama ngga mesti lewat sekolah tertentu untuk menjadi presiden atau masuk ITB. Tapi semua sekolah dengan zonasi ada standar tidak ada terfavoritisme sehingga membuat konflik off interest,” paparnya.

Saut sendiri mendukung system zonasi tersebut, selama benar dalam pelaksanaanya, “Jadi kalau dengan zonasi maka belajar dimana pun ya hasilnya sama dan system ini memang harus di dorong dari pemerintah dan ini memang harus diberlakukan semua sekolah jangan dibiarkan ada sekolah uang tertinggal baik sarana dan prasaran dan. Itu yang justru tidak adil jika masih terjadi, karena ini bisa menjadi celah korupsi baru,” tegasnya.

Ia juga menilai kebijakan zonasi memang akan banyak ditentang di masyarakat, karena memandang sekolah secara sama.

“Mungkin ada gejolak beberapa yang belum terbiasa karena kebijakan itu selalu ada gonjang ganjing awalnya, namun kami tetap awasi bahwan sangat ditel, meski demikian kami lebih banyak bukan kepada penindakan dalam ranah sekolah ini namun solusi karena ini semua masih dalam system baru,” terangnya.

Saut sendiri menngaku belum menerima laporan tidak pidana korupsi yang dilakukan pihak manapun terkait penerapan system zonasi.

“Kalau di Medan saya sempat cek ke sana langsung, dan ada tindak penyelewengan dengan menggunakan kartu tidak mampu dan itu kami mengusulkan jalan keluarnya,” tuturnya.

Dikatakan Saut salah satu yang membuat system zonasi saat ini menjadi ramai dikarenakan tidak beresnya system e-KTP yang diterapkan.

“Zonasi saat ini lagi-lagi akibat e-KTP jadi semua merembet kemana-mana, karena kalau e-ktp beres ya semua selesai, karena itu sudah tetap tidak boleh pindah sana-sini ini harus diawasi olehs emua pihak. Kebayang kalau anak didik kita dari awal sudah diajarkan tidak jujur pas masuk sekolah saja, kebayang bagaimana nantinya kedepannya,” keluhnya. (tie)

Tags

Related Articles

Close
Close