HEADLINEPASPENDIDIKAN

Kota Bandung Belum Tentukan Zonasi Sekolah

BANDUNG,
PASJABAR.COM —
Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung
tengah menyelaraskan aturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019 dengan
Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang PPDB TK, SD, SMP, SMK dan SMK. Hal itu
karena Permendikbud mengubah beberapa hal terkait dengan PPDB dari tahun
sebelumnya.

“Berkenaan dengan persiapan PPDB 2019,
seiring dengan keluarnya Permendikbud nomor 51 tahun 2018 maka ada beberapa hal
yang harus disikapi secara objektif dan responsif,” ujar Plt Sekretaris
Daerah Kota Bandung, Ema Sumarna di Kantor Dinas Pendidikan Kota Bandung, Jalan
Ahmad Yani, Senin (21/1/2019).

Ia mendorong Dinas Pendidikan untuk
memahami lebih dalam. Pasalnya, dalam peraturan tersebut membahas mengenai
sistem zonasi, siswa  berprestasi serta
perpindahan orang tua wali dengan alasan pekerjaan.

“Contoh seperti perubahan terhadap
besaran persentase zonasi, siswa berprestasi dan juga akomodasi apabila orang
tua wali perpindahan alasan pekerjaan. Itu harus kita sikapi berdasarkan
pengalaman pada PPDB tahun lalu,” ujarnya.

“Kondisi eksisting di Bandung itu
tidak selalu posisi ideal. Selalu sekolah favorit dipilihnya, harus antisipasi
dan harus objektif. Aturan dari pusat pasti berlakukan. Namun hal yang tidak
terakomodir atau tidak ideal juga harus diselesaikan,” tambah Ema.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota
Bandung, Elih Sudiapermana bertekad pelaksanaan PPDB 2019 berlangsung lebih
baik lagi. Oleh karenanya, aturan PPDB melalui Peraturan Wali Kota (Perwal)
harus menyesuaikan dengan Permendikbud.

“Ini baru menyamakan persepsi. Kita
masih mengkaji poin dalam revisi Perwal,” kata Elih.

Terkait penghapusan Surat Keterangan Tidak
Mampu (SKTM) pada jalur PPDB, Elih optimis akan berjalan lancar. Hal tersebut
karena Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung (Dinsosnangkis)
telah memiliki data yang akurat tentang hal itu.

“Dinsosnangkis Kota Bandung punya data
miskin terbaru setiap 6 bulan. Ada juga data penerima layanan miskin dari
pemerintah. Seperti KIP (Kartu Indonesia Pintar) atau KIS (Kartu Indonesia
Sehat) dan macam-macamnya,” kata Elih. (put)‎

Tags

Related Articles

Close
Close