Pedoman Media Siber

Kemerdekaan
berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak
asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di
Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat,
kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.

Media siber
memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya
dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan
kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan
Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers,
pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media
Siber sebagai berikut:

1. Ruang Lingkup :

  1. Media
    Siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan
    melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan
    Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan
    Pers.
  2. Isi Buatan
    Pengguna (User Generated Content) adalah segala isi yang dibuat dan atau
    dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar,
    komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada
    media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan
    bentuk lain.

2. Verifikasi dan keberimbangan berita :

  1. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.
  2. Berita
    yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang
    sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.
  3. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:
    1. Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;
    2. Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel dan kompeten;
    3. Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;
    4. Media
      memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih
      memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu
      secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama,
      di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.
  4. Media
    memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih
    memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu
    secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama,
    di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.
  5. Setelah
    memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya
    verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi
    dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita
    yang belum terverifikasi.

3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)

  1. Media
    siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan
    Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 tahun 1999
    tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang
    dan jelas.
  2. Media
    siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan
    dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan
    semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur
    lebih lanjut.
  3. Dalam
    registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi
    persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:

    1. Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;
    2. Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;
    3. Tidak
      memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku,
      agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan
      kekerasan;
    4. Tidak
      memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa,
      serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa,
      atau cacat jasmani.
  4. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).
  5. Media
    siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang
    dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus
    disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.
  6. Media
    siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi
    setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir
    (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam
    setelah pengaduan diterima.
  7. Media
    siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f)
    tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat
    pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).
  8. Media
    siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila
    tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana
    tersebut pada butir (f).

4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab :

  1. Ralat,
    koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik
    Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.
  2. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.
  3. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.
  4. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:
    1. Tanggung
      jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang
      dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di
      bawah otoritas teknisnya;
    2. Koreksi
      berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan
      oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang
      dikoreksi itu;
    3. Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;
    4. Media
      yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan
      koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan
      atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat
      hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.
  5. Sesuai
    dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab
    dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp500.000.000
    (Lima ratus juta rupiah).

5. Pencabutan Berita

  1. Berita
    yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran
    dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa
    depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan
    khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.
  2. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.
  3. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik..

6. Iklan

  1. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.
  2. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.
  3. Setiap
    berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib
    mencantumkan keterangan ‘advertorial’, ‘iklan’, ‘ads’, ‘sponsored’, atau
    kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah
    iklan.

7. Hak Cipta

  1. Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Pencantuman Pedoman

  1. Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.

9. Sengketa

  1. Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.

Jakarta, 3 Februari 2012

Close
Close