HEADLINEPASJABARPASNUSANTARA

TB Hasanuddin : Politis Jadi Pertimbangan Perubahan Nama Provinsi Jabar

BANDUNG, WWW.PASJABAR.COMWacana perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Pasundan, sempat meyeruak beberapa waktu lalu. Kini wacana tersebut kembali ramai diperbincangkan terutama menghadapi ‘Kongres Sunda’ yang akan berlangsung pada 13 Desember 2019 mendatang.

Tokoh masyarakat Jawa Barat TB Hasanuddin mengungkapkan bahwa sebagian tokoh dan sesepuh Jawa Barat menghendaki perubahan dari Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Pasundan.

“Ide perubahan Provinsi Jabar menjadi Provinsi Pasundan ini memang sudah lama. Ada positif dan negatifnya terkait dengan pergantian nama tersebur. Namun dalam konteks identitas diharapkan dengan nama Provinsi Pasundan itu maka akan menguatkan identitas Kesundaan,” kata Hasanuddin, Selasa (15/10/2019).

Diungkapkanya, selama ini diakui bahwa identitas Kesundaan telah mengalami degradasi. Jati diri Ki Sunda sedikit demi sedikit terkikis lantaran masuknya budaya luar.

Menurut Hasanuddin, dengan terbentuknya Provinsi Pasundan di wilayah Sunda yang menjadi teritorialnya, maka identitas Kesundaan akan menguat.

Meski begitu, Dewan Pangaping Paguyuban Pasundan ini juga menilai ada hal-hal yang harus dipertimbangkan, diantaranya pertimbangan secara politis.

Misalnya, kata dia, bila Provinsi Pasundan jadi dibentuk, makan wilayah-wilayah lain yang selama ini menjadi penyangga  ibu kota seperti Depok dan Bekasi  juga akan bergabung dengan Provinsi DKI Jakarta.

“Apalagi secara yuridis hukum, Depok dan Bekasi sudah masuk dalam wilayah hukum Polda Metro Jaya,” ujarnya.

Menurut Hasanuddin, wilayah-wilayah lain di Jawa Barat seperti Indramayu, Kota Cirebon dan Kabupaten Cirebon mungkin akan lebih cepat terdorong juga untuk membentuk provinsi sendiri.

Hal ini disebabkan, daerah-daerah tersebut secara identitas tidak menganggap dirinya sebagai suku Sunda.

Selain itu, kata Hasanuddin, perlu diperhatikan juga masalah anggaran. Karena anggaran administrasi yang dibutuhkan sangat besar lantaran harus membangun infrastruktur, identitas kantor, surat menyurat dan kebutuhan  administrasi lainnya.

“Butuh energi besar dan harus dilihat urgensinya sepenting apa,” tandas Politisi PDI Perjuangan ini

Kongres Sunda yang akan berlangsung 13 Desember mendatang itu bersamaan dengan hari perjuangan dari Ir H Djuanda, dalam memperjuangkan Nusantara sebagai negara kepulauan. (*/tie)

 

 

Tags

Related Articles

Close
Close