PASJABAR

BANDUNG, PASJABAR.COM – Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (Emil),  mengusulkan pemindahan Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS), ke lokasi yang lebih representatif melayani warga Jawa Barat.

Hal tersebut diungkapkan Emil dalam kegiatan Temu Pemimpin untuk Aspirasi Masyarakat (TEPAS), yang digelar di rumah dinas Gubernur Jawa Barat, Gedung Negara Pakuan, di Bandung, pada Jumat (22/2/2019).

“Citra rumah sakit rujukan di Jawa Barat, selalu tertuju pada Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) di Bandung. Padahal Jawa Barat juga punya sejumlah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang harus lebih dipopulerkan agar warga Jabar tidak perlu jauh-jauh datang ke Bandung, dengan harapan mendapat pelayanan yang baik. Padahal RSUD sekarang juga alat- alatnya canggih- canggih seperti di RSHS,” ujarnya.

Oleh karenannyam program rujukan regional akan segera difollow Up oleh Pemprov Jabar.

Di samping itu, Emil juga punya gagasan soal pemimdahan lokasi RSHS agar lebih representatif melayani warga Jawa Barat.

Sejalan Emil, Kepala Dinas Kesehatan Jawa Barat Dodo Suhendar mengatakan, selama ini hanya RSHS saja yang banyak dipilih masyarakat sebagai rumah sakit rujukan. Akibatnya beban RSHS terlalu besar. Selain itu juga menyulitkan masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan. Terutama yang tinggal di lokasi yang jauh dari Kota Bandung.

Maka ada tujuh rumah sakit daerah yang terus dikembangkan sebagai rumah sakit rujukan regional. Diantaranya Rumah Sakit Cibinong, Rumah Sakit Syamsuddin Sukabumi, Rumah Sakit Gunung Jati Cirebon, Rumah Sakit Tasikmalaya, Rumah Sakit Al-Ihsan Bandung, Rumah Sakit Cibabat Cimahi, dan Rumah Sakit Karawang.

“Mudah- mudahan program rumah sakit rujukan regional bisa optimal. Diharapkan layanan rujukan terutama untuk penyakit tertentu bisa lebih optimal di tangani di daerah,” harap Dodo.

Selain itu, Emil juga menyebutkan peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, menjadi salah satu aspek prioritas dalam pembangunan Provinsi Jawa Barat. Sebab kesehatan merupakan modal dasar manusia untuk meningkatkan produktivitas.

“Curhat dari rakyat kali ini terbagi dua, ada yang sifatnya sistemik, ada juga yang sifatnya kasuistik,” ungkap Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

“Sistemik, misalnya ada yang curhat soal permasalahan BPJS, kemudian status perawat yang honorer. Kalau kasuistik, curhat masyarakat yang berhubungan dengan kedokterannya dan fisiologi, tentang penyakitnya langsung,” katanya.

Emil, menyebutkan ada empat pintu darurat, yang akan sangat responsif bila masyarakat membutuhkan akses cepat terkait kebutuhan pembiayaan, maupun penanganan kesehatan yang cukup urgen. Empat pintu tersebut diantaranya Jabar Quick Response (JQR), Komunitas Jabar Bergerak, Baznas Jabar, ada juga wecare.id (crowdfunding).

“Kami bentuk Jabar Quick Response (JQR), ternyata sangat dibutuhkan, terbukti laporan permohonan bantuan dan lain- lain kurang lebih sudah 42 ribu aduan,” katanya.

Adapun Komunitas Jabar Bergerak, merupakan perkumpulan organisasi non pemerintah, yang dikukuhkan Emil, Senin (18/02/2019) lalu di rumah dinasnya. Perkumpulan Jabar Bergerak ini siap menolong warga Jawa Barat yang mengalami kesulitan di berbagai bidang secara mandiri atau tidak menggunakan APBD.

Selain itu, Baznas Jabar, sebagai lembaga resmi Pemerintah, siap juga menampung pengaduan dan memberi bantuan kepada masyarakat terkait dengan pembiayaan kesehatan. Ditambah platform “crowdfunding”, dari wecare.id, yang melakukan penggalangan dana secara digital.

Di samping itu, Emil juga berharap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, supaya meningkatkan pelayanannya hingga tercapai pelayanan yang “zero complain”. Maka Emil pun menginginkan Posko BPJS ada di setiap rumah sakit, untuk menampung pengaduan langsung dari pasien, bila ada.

Tak ketinggalan, Emil juga akan segera mencanangkan program Puskesmas Keliling, dengan nama “Mpus”, atau Mobil Puskesmas.

“Mobil itu nanti muter- muter bawa dokter bawa perawat, nanti di Jadwal, kalau populer banyak kebutuhan kita perbanyak. Sampai suatu hari pelayanan kesehatan di Jawa Barat ini komprehensif,” harapnya.

Di tempat yang sama, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Iwa Karniwa, berharap substansi yang diutarakan Gubernur terkait kesehatan, bisa terealisasi. Ia pun akan segera malakukan pemetaan masalah, dan segera melakukan follow up untuk berbagai hal terkait.

“Saya hari Senin saja sudah langsung janjian dengan direksi BPJS, terkait dengan 17 persen masyarakat Jabar yang belum terlayani BPJS,” kata Iwa. (*/tie)