PASJABAR

BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM — Pengamat Komunikasi Politik Universitas Pasundan (Unpas), Dr H Deden Ramdan MSi.CICP.DBA, menilai pengangkatan Firli Bahuri menjadi Ketua KPK yang baru menjadi pertaruhan konsistensi Presiden RI dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

“Pemilihan Ketua KPK saat ini menimbulkan kontroversi, paling tidak karena ada dua hal. Pertama, terpilihnya secara resmi Mayjen Firli Bahuri oleh DPR, dianggap Komisioner KPK Saut Situmorang adalah sosok yang sudah melakukan pelanggaran etika berat. Kedua, pada saat yang sama ada rencana DPR untuk melakukan Revisi UU KPK yang dianggap melemahkan lembaga rasuah itu sendiri,” papar Deden, kepada Pasjabar, Jumat (13/9/2019).

Deden menyebutkan, adanya asumsi tentang pemangkasan independensi KPK, pembatasan kewenangan penuntutan yang harus koordinasi dengan Kejagung, pembentukan dewan pengawas KPK oleh DPR, serta pembatasan penyadapan yang justru menjadi ‘ Kekuatan’ KPK itu menjadi salah satu polemik yang terjadi saat ini.

Oleh karenanya dosen Komunikasi Politik Unpas ini mengatakan, agar tidak menjadi bola liar politik yang kontra produktif, maka Presiden harus segera ‘turun tangan’ dengan melakukan tindakan politik.

“Salah satunya menolak Revisi UU KPK tersebut dan secara tegas menyampaikan kepada kepada koalisi partai pendukungnya untuk tidak bermanuver melemahkan KPK,” tuturnya.

Ia juga menyebutkan, jika pemilihan Firli menjadi pertaruhan bagi konsistensi Presiden dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia

“Jika tidak ingin ini memanas terus, maka semua tergantung konsistensi sikap Presiden, karena ini akan menimbulkan pressure control dari kawan-kawan LSM dan media massa,” terang Deden.

Deden juga menyebutkan jika KPK memang akan menjadi perhatian masyarakat, dan media massa.

“Hal itu karena berita tentang KPK itu sexy artinya, jika ada persoalan dan jadi viral di KPK, maka semua pihak akan menggunakan suara hati nuraninya untuk menyatakan sikapnya,” katanya.

Sebelumnya, Komisi III DPR RI menyepakati Firli Bahuri menjadi Ketua KPK periode 2019-2023, setelah melakukan rapat antarketua kelompok fraksi di Komisi III DPR pada Jumat dini hari.

Sementara, empat Wakil Ketua KPK adalah Nawawi Pamolango, Lili Pintouli Siregar, Nurul Ghufron, dan Alexander Marwata. (tie)