BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM – Pemerintah Kota Bandung akan membuka pendaftaran CPNS, tahun ini formasi kuota CPNS yakni sebanyak 868 dari KemenpanRB.
“Jumlah ini, naik dari formasi tahun sebelumnya, yang hanya 780,” ujar Kepala Badan Kepegawaian Pelatihan dan Pendidikan (BKPP), Kota Bandung Yayan A. Briliana, Kamis (31/10/2019).
Yayan mengatakan, jumlah formasi tersebut, menyesuaikan dengan jumlah PNS yang pensiun.
“Jumlah PNS Kota Bandung per September sekitar 15.550. Setiap tahunnya, ASN yang pensiun sekitar seribu orang,” tambah Yayan.
Yayan mengatakan, untuk tahun ini, mayoritas formasi diperuntukan bagi tenaga pengajar 70%, tenaga medis 15%, dan tenaga teknis 15%.
Untuk informasi seputar pendaftaran bisa diakses melalui bkn.go.id, bandung.go.id, BKPP.bandung.go.id. Sementara untuk pendaftaran bisa melalui web.SSC.ASN.BKN.GO.ID.
“Jadi untuk informasi yang didapat di luar situs-situs resmi, diharapkan tidak mudah percaya,” tegas Yayan.
Menurut Yayan, masih ada saja orang yang tertipu dengan modus penerimaan CPNS ini. Sebagai contoh, tahun lalu, ada orang yang memberikan sejumlah uang, karena ditipu sudah mendapat SK penerimaan CPNS, tapi harus ditebus.
“Padahal tidak ada biaya yang harus dibayar selama proses pendaftaran dan tes CPNS ini,” terang Yayan.
Karenanya, Yayan kembali mengingatkan, meskipun BKPP menjadi penyelenggara penerimaan tes CPNS ini, namun tidak berarti punya hak untuk menentukan siapa yang lulus dan tidak.
“Untuk keputusan kelulusan semua kewenangan BKN. Tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun. Makanya jangan sampai mudah terpancing untuk memberikan sejumlah uang kepada orang tidak bertanggungjawab,” paparnya.
Yang membedakan tes CPNS tahun ini dan tahun lalu adalah pembiayaannya. Untuk tahun ini biaya penerimaan CPNS ditanggung APBD Kota Bandung.
“Kami sudah menganggarkan Rp6,8 milyar di APBD 2020,” ujarnya.
Anggaran ini, lanjut Yayan, untuk kebutuhan sewa gedung yang akan digunakan pada tes nanti. Sewa komputer dengan jumlah sebanyak pendaftar CPNS.
“Kami memprediksi jumlah pendaftar melebihi tahun lalu yang mencapai sekitar 19 ribu orang. Jadi anggaran tersebut, digunakan untuk memfasilitasi kebutuhan pendaftar sejumlah tersebut,” paparnya.
Selain itu, tahun ini ada waktu sanggah. Di mana para pendaftar yang merasa dirugikan, pada saat pendaftaran administrasi, bisa mempertanyakannya.
“Kami beri waktu 3 hari. Bagi pendaftar, yang merasa seharusnya mereka lolos tahap administrasi, tapi ternyata tidak lolos, maka bisa langsung komplain,” paparnya. (Put)
