BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM — Ketua Komisi A DPRD Kota Bandung Rizal Khairul menilai Rencana penghapusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang digulirkan pemerintah pusat, harus ditinjau ulang.
“Karena kalau dihilangkan sama sekali dikhawatirkan pembangunan tidak akan terkendali,” ujar Rizal, kepada wartawan, Rabu (27/11/2019) lalu.
Penghapusan IMB ini, dilakukan untuk mempermudah proses investasi. Menurut Rizal, seharusnya yang dilakukan bukan penghapusan IMB, melainkan pemangkasan birokrasi. Agar membuat IMB jadi lebih mudah.
Di Kota Bandung, sambung Rizal, pembuatan IMB masih dikeluhkan. “Beberapa keluhan masyarakat tentang pembuatan IMB adalah lamanya waktu yang pembuatan, dan beberapa hal teknis, seperti lampiran gambar dan izin tetangga,” papar Rizal.
Untuk gambar bangunan, yang menyulitkan adalah harus melibatkan konsultan. Sementara, tidak semua masyarakat memiliki akses ke konsultan bangunan.
“Di sisi lain, dinas terkait juga tidak bisa menyiapkan jasa konsultan. Karena harus menggunakan pihak ketiga,” tegasnya.
Sedangkan untuk izin tetangga, sekarang berubah jadi pemberitahuan tetangga. Tapi itu juga jadi menyulitkan, karena ada pihak-pihak yang memanfaatkan kedudukannya untuk mempersulit.
“Misalnya, ada orang yang membuat IMB, lalu meminta persetujuan tetangga. Namun surat persetujuan ditahan RT atau RW, jika tidak memenuhi keinginan mereka. Itu kan namanya menghambat,” terangnya.
Menurut Rizal, hal-hal begitu, yang seharusnya dihilangkan. Dengan begitu, iklim investasi akan hidup, karena birokrasi yang dipangkas.
Namun, jika pada akhirnya pemerintah pusat tetap ingin menghapuskan IMB, semestinya ada regulasi lain sebagai penggantinya.
“Kalau tidak ada regulasi lain, saya khawatir pembangunan aka kebablasan,” pungkasnya. (Put)
