BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM,–Pemerintah tidak terapkan opsi lockdown di tengah penyebaran infeksi virus corona atau covid-19 di Indonesia. Kebijakan isolasi wilayah atau lockdown harus diambil dari kebijakan pemerintah pusat.
“Presiden Joko Widodo sudah melakukan apa yang semestinya dilakukan setelah mendengar masukan bahkan ocehan banyak pihak,” kata anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin saat dikonfirmasi, Selasa (17/3).
Politisi PDI Perjuangan ini mengatakan saat ini sudah ada petunjuk dan intruksi Presiden untuk mengatasi pandemi Covid-19.
Diantaranya protokol kesehatan, protokol perbatasan, protokol pendidikan, Inpres no 4/2019, Kepres No. 7/2020 dan pembentukan Gugus Tugas untuk mengatasi covid-19.
“Tak perlu terlalu banyak diskusi yang tak relevan, ini saatnya bergotong royong kerja dan kerja untuk keselamatan rakyat,” bebernya.
Hasanuddin mengungkapkan bila ada pihak yang memiliki kepentingan politik atau tidak suka kepada pemerintah, itu adalah hak politik masing masing.
Namun kata dia, saat ini yang terpenting seluruh elemen bangsa bahu-membahu menghadapi pandemi virus corona, bergotong-royong satu sama lain melawan virus ini.
“Satukan tekad, bersatu *demi keselamatan dan kesehatan rakyat*. Kita bersatu dan bergotong royong lintas partai, lintas agama, lintas komunitas, lintas kementerian, lintas pemda atau lintas apapun. Bersama kita perangi virus corona demi keselamatan dan kesehatan rakyat,” ajaknya.
Hasanuddin juga mengimbau agar semua pihak dapat menahan diri. Saat ini, tegas dia, bukan saatnya cari panggung lewat virus corona dan tak perlu saling menyalahkan satu sama lain.
“Mari kita tingkatkan sinergi kita menjadi satu kekuatan bersama sama mengatasi pandemi covid-19. Pemerintah pusat dan daerah perlu meningkatkan kordinasi lebih intens agar semua potensi dipadukan demi kepentingan rakyat,” ujar dia.
Selain itu, Hasanuddin juga mengimbau agar masyarakat secara dewasa menyaring berita atau informasi yang didapat. Masyarakat diminta jangan asal mengirim berita yang tidak jelas atau hoax karena sangat merugikan publik.
“Hoax bisa membuat rakyat panik dan menjadi salah langkah,” tandasnya. (*/tie)
