BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM — Tahun ini, pelaksanaan Ujian Nasional (UN) yang pada mulanya akan digelar pada akhir Maret hingga April batal digelar atau ditiadakan berkaitan dengan antisipasi penyebaran virus corona yang saat ini masih mewabah.
Hal ini disampaikan Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda lewat akun Twitter-nya @SyaifulHooda di mana ia mengungkapkan bahwa Kementerian Pendidikan dan kebudayaan dan Komisi X DPR RI melakukan rapat bersama pada Senin (23/3/2020) melalui video conference di mana disepakati bahwa Ujian Nasional (UN) mulai dari tingkat SD hingga SMA ditiadakan.
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Dewi Sartika pun membenarkan bahwa UN memang pada tahun ini tidak jadi diselenggarakan sebagaimana tahun-tahun sebelumya.
“Memang betul UN tahun ini tidak ada karena antisipasi terhadap penyebaran virus corona, namun untuk legalitasnya, kami masih menunggu surat dari kemendikbud,” tandasnya saat dihubungi pasjabar, Selasa (24/3/2020).
Menyikapi hal ini, Ketua Forum Aksi Guru Indonesia (FAGI) Jawa Barat Iwan Hermawan menyampaikan bahwa ia sangat setuju UN ditiadakan dan memang sejak sejak tahun 2006 FAGI memperjuangkan untuk dihapuskannya UN dan bahkan pada tahun 2007 sudah di putuskan harus dihentikan oleh PN Jakpus, kemudian tahun 2008 oleh PT Jakarta dan tahun 2009 oleh MA, namun sayangnya pemerintah tetap melaksanakanya.
“Kami berharap bukan hanya tahun ini, melainkan juga cukup evaluasi kempetensi siswa dilakukan tidak perlu setiap tahun,” tandasnya.
Adapun Kepala Sekolah SMK Pasundan 3 Cimahi, Subaryo menanggapi adanya peniadaan UN ini bahwa hal ini adalah pengakuan jujur dari pemerintah, bahwa pemerintah belum bisa mengatasi dampak bencana virus covid 19 terhadap dunia pendidikan yang begitu kompleks dengan rentang derivasi yang lebar antara Aceh hingga Papua. Bahkan teknologi dan fasilitas yang dimiliki pemerintah pun belum bisa mengatasinya, sehingga Ujian Nasional tidak diselenggarakan.
“Saat ini saya dan teman teman di lapangan menunggu permendikbud atau sejenisnya yang berkaitan hal ini serta turut prihatin, dan mengusulkan agar sarana prasarana pendidikan tersebut agar segera dipenuhi oleh pemerintah hingga ke pelosok desa dan pinggiran negeri ini, sehingga ketika terjadi bencana nasional seperti ini, layanan pendidikan berkualitas tetap terjaga dan sepenuhnya dapat dilaksanakan,” terangnya.
Sejauh ini, lanjut Subaryo bahwa ia masih mendengar info dari teman teman di pelosok, mereka belum bisa menjalankan pembelajaran Daring di saat ini karena tidak memilki fasilitas yang memadai. Di samping itu di perkotaan pun masih banyak orang tua yang belum bisa membelikan paket data untuk pembelajaran daring.
“Kami berharap semoga ada terobosan kebijakan dalam mengatasi masalah pendidikan yang dapat dioperasionalkan oleh semuanya, baik di kota maupun di desa,” pungkasnya. (Tan)
