PASJABAR

BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM – Mulai minggu ini, Pemerintah Provinsi Daerah Jawa Barat akan mulai menerapkan denda sanksi bagi warga yang tidak menggunakan masker. Hal tersebut ditegaskan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jawa Barat (Jabar) sekaligus Gubernur Jabar Ridwan Kamil dalam konferensi pers di Makodam III/Siliwangi, Kota Bandung, Senin (3/8/2020).

Emil berujar, denda akan mulai diberlakukan minggu ini. Dirinya mengatakan bahwa sebelum denda diterapkan, pihaknya sudah melakukan sosialisasi dan membagikan masker.

“Satu minggu terakhir sudah (pendisiplinan lebih dulu lewat) peneguran juga pemberian masker. Maka minggu ini pendendaan sudah akan dimulai dan akan dilakukan oleh Satpol PP dibantu Kepolisian dan TNI,” ujar Kang Emil, sapaan akrabnya.

Dalam konferensi pers tersebut, Kang Emil juga menyampaikan kabar baik bahwa tingkat kesembuhan di Jabar terus meningkat, bahkan melebihi angka positif aktif.

Tercatat hingga Senin (3/8) pukul 08:41 WIB, 3.992 orang telah dinyatakan sembuh, sementara jumlah positif aktif yaitu 2.435 orang. Jumlah kesembuhan di salah satu institusi pendidikan kenegaraan di Kota Bandung pun sudah mencapai lebih dari 1.000 orang dari total kasus positif sebanyak 1.200 orang.

“Angka kesembuhan sekarang lebih tinggi dibanding yang (kasus) positif aktif. Yang sembuh 3.992 (orang), sementara yang aktif 2.435 (orang). Ini untuk menyemangati bahwa jumlah yang sembuh di Jawa Barat sudah jauh lebih tinggi dibanding yang sakit,” tutur Kang Emil.

Sementara itu, angka reproduksi efektif (Rt) COVID-19 di Jabar meningkat di angka 1,05 selama seminggu terakhir. Hal itu, lanjut Kang Emil, merujuk pengetesan masif yang terus dilakukan Gugus Tugas Jabar. Meski begitu, pihaknya berupaya menekan angka Rt hingga di bawah satu.

Menyoal uji usap (swab test) metode Polymerase Chain Reaction (PCR), Kang Emil menjelaskan, sudah lebih dari 160 ribu pengetesan metode PCR dilakukan di Jabar, termasuk di beberapa institusi pendidikan kenegaraan.

“Total swab test kita ini terbanyak di luar DKI Jakarta. Gabungan antara tes yang dilakukan Gugus Tugas (Jabar) dan TNI yaitu sekitar 160 ribuan. Jadi kalau diperbandingkan terhadap provinsi-provinsi lain, maka pengetesan swab Jawa Barat adalah terbanyak dari seluruh provinsi,” ujar Kang Emil.

Kang Emil menambahkan bahwa pihaknya saat ini fokus pada pengetesan agresif di perkantoran-perkantoran setelah ditemukan sejumlah kasus positif COVID-19.

“Kita terus melakukan aggressive testing, khususnya di perkantoran pemerintahan. Perintah agresivitas tes inilah yang menemukan keterpaparan kasus di banyak tempat, ada di Gedung Sate, ada di DPRD, ada di Kejaksaan,” tutur Kang Emil.

Gugus Tugas Jabar pun merekomendasikan kepada instansi perkantoran untuk menerapkan work from home (WFH). Menurut Kang Emil, keterpaparan di perkantoran terjadi karena kurangnya ventilasi di ruangan, termasuk ruangan ber-AC, sehingga menjadi area yang mudah ditulari COVID-19.

“Work from home menjadi rekomendasi kami. Karena dari kasus di perkantoran, mengindikasikan agar kantor-kantor rajin membuka jendela,” kata Kang Emil.

Kasus keterpaparan di perkantoran, lanjut Kang Emil, menjadi pengingat bagi masyarakat untuk lebih meningkatkan kedisiplinan menerapkan protokol kesehatan 3M yakni memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan.

Pasalnya, menurut Kang Emil, keterpaparan di perkantoran belum tentu murni terjadi di perkantoran (penularan internal), namun bisa disebabkan oleh perilaku karyawan yang tidak terkontrol saat berkegiatan di luar kantor (eksternal).

“Belum tentu COVID-19 itu ada di kantornya, (penularan) ini bisa saja karena perilaku dari karyawan atau staf yang sepulang kantor melakukan kegiatan yang tidak terkontrol (di luar kantor),” ujar Kang Emil. (*/tie)