BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM – luil
“Mohon kepada kemendikbud dan pemerintah jangan lupakan kami para guru honorer dan lulusan pendidikan guru. Serta jangan lupa bahwa kami guru honorer yang sudah terbagi-bagi kategori harus dipertarungkan pada ajang seleksi PPPK ini. Alangkah lebih bermartabat dan manusiawi jika pemerintah pada tahun ini memberi prioritas rekrutmen PPPK ini kepada guru honorer,” tuturnya kepada Pasjabar. Selasa (12/1/2021).
Rizky menyebutkan saat ini guru honorer resah, karena rencana pemerintah melakukan rekrutmen guru melalui program PPPK.
“Kami diberitahu aka nada rekuretmen satu juta guru PPPK guna untuk menyelesaikan masalah guru honorer, pemerataan guru, dan tenaga ASN yg Profesional,” tuturnya.
Namun hal itu dikatakan Rizky tidak lantas membuat guru honor bernapas lega, pasalnya para guru honorer tetap harus bertarung mengikuti ajang seleksi, lintas jenjang usia tanpa melihat perbedaan guru-guru honorer yang sudah ada.
“Masing-masing kementerian dan BKN memberikan klarifikasi bahwa CPNS guru akan tetap ada, namun kami tidak diberikan kepastian yang jelas, adanya kapan, apakah tahun ini atau tahun berikutnya,” tegasnya.
Rizky menambahkan saat ini, publik mengetahui ketika adanya surat edaran (per 1 Desember 2020) dari Menpan-RB kepada tiap BKD, jika formasi CPNS guru tahun 2020 yang telah diajukan harus dialihkan kepada formasi PPPK Guru 2021.
“Kebijakan ini tentunya memupus harapan para guru atau lulusan calon guru, untuk diakui status kepegawaiannya menjadi ASN pada tahun 2021. Sehingga hal ini menjadi polemik dikalangan para pemerhati pendidikan, DPR RI, dan organisasi pendidikan,” jelasnya.
Ia menyebutkan, Jika kompentensi guru harus berkualitas berpegangkanlah kepada UU Guru dan Dosen No. 14 tahun 2005 pasal 2 ayat 2 bahwa pengakuan Guru sebagai tenaga profesional dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Serta pada pasal 8 guru wajib memiliki kualifikasi S1 dan sertifikat pendidik, “Jangan lupakan para guru honorer yang sudah memenuhi kualifikasi dalam Undang-undang tersebut dan jangan lupakan aspek softskill untuk para guru bukan hanya yang lulus tes PPPK adalah yang berkualitas, dimana softskill para guru honorer itu dikembangkan melalui pengabdian dan pengalaman guru honorer ditambah ada juga diantara mereka yang sudah mengikuti para proses sertifikasi guru dalam jabatan/prajabatan,” tegasnya.
Ia menyangkan sikap pemerintah yang hanya fokus pada penyelenggaraaan seleksi ASN untuk menyelesaikan kekosongan guru ASN (PNS dan PPPK), tetap pemerintah melupakan pengabdian para guru honorer yang sudah bertahun-tahun mengisi kekosongan guru PNS.
“Kami para guru honorer ingin melaksanakan tugas sebagai pendidik profesional dengan tenang, atas kejelasan statusnya tanpa cemas memikirkan tahun depan harus siap-siap cari sekolah lain, jika ada ASN yang ditempatkan di sekolahnya,” harapnya.
Ia berharap jika pemerintah bukan hanya mampu melakukan seleksi, tetapi jika ada pilihan untuk mengapresiasi (afirmasi) maka sepertinya pihan tersebut bisa menjadi alternatif. (tie)
