PASJABAR

BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM – Ketua Umum FGHBSN Nasional Rizki Safari Rakhmat, M. Pd menilai kebijakan pengangkatan guru dengan status PPTK membingungkan guru honorer.

“Kami memberi pandangan terhadap informasi yang membingungkan kami dalam penerimaan, dalam artian di satu sisi ada dua kategori yang diatas 35 tahun dan dibawah 35 tahun. Harapannya yang dibawah 35 ingin mendapatkan CPNS pada tahun 2021 apalagi dalam dua tahun terakhir guru bersertifikat  itu mendapatkan nilai maksimal walaupun bukan tanpa tes, melainkan tes tapi melalui passing grade,” terangnya dalam Ngopi Seksi bertema Dampak Rekrutmen Satu Juta Guru Pada Program Pembangunan SDM Unggul, secara virtual lewat zoom, belum lama ini.

Rizki yang sempat viral karena mengirimkan surat kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nadiem Makarim menyampaikan bahwa surat tersebut diberikan untuk mewakili guru honorer.

Ia berharap walaupun tidak ada  CPNS pada tahun 2021, namun akan ada afirmasi mengenai pengabdian yang telah dilakukan oleh guru honorer yang tidak melihat batasan usia,  khususnya untuk yang berusia diatas 35 tahun agar disesuaikan passing gradenya.

“Untuk guru honorer yang berusia muda mereka punya semangat untuk tes dan lain-lain, namun untuk  yang berusia 35 ke atas dalam pengetahuan tes PPPK ada pilihan ganda juga wawancara. Menurut saya jika dinilai dari hal ini tidak cukup, karena seorang guru juga memiliki kompetensi lainnya  seperti keterampilan mengajar, di mana hal itu didapatkan dari pengalaman mengajar serta prestasi di dalam masa pengabdiannya,” urainya.

Dikatakannya, guru honorer yang berusia di atas 35 tahun dapat diberikan passing grade yang berbeda dengan yang berusia dibawah 35 tahun, atau diberikan penambahan poin dan lain sebagainya.

“Di samping itu kami berharap ada jaminan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah. Di mana penghasilan non ASN guru honorer  minimum bisa UMP atau UMR,” jelasnya.

Rizki menambahkan bahwa ia mendapatkan curhatan dari guru-guru honorer yang sudah mengajar 40 tahunan, di mana muridnya yang dia ajar sudah menjadi PNS, namun ia sendiri masih menjadi guru honorer karena tidak lolos. Padahal ada hal-hal lain yang dapat dipertimbangkan seperti prestasi mengajar guru tersebut dari tingkat daerah hingga nasional bukan hanya tes.

“Mudah-mudahan PPPK ini dibuka seluas-luasnya ada jalur-jalur tertentu, tidak hanya dari satu hal. Semoga ke depan kesejahteraan guru honorer bisa lebih baik lagi dengan adanya rekruitmen guru-guru honorer ini,” pungkas Rizki.

Sementara itu, Ngopi Seksi diselenggarakan Vox Point Indonesia dan NU Circle bertema Dampak Rekrutmen Satu Juta Guru Pada Program Pembangunan SDM Unggul.

Ngopi Seksi (Ngobrol Pintar Seputar Kebijakan Edukasi) adalah sebuah platform diskusi dalam jaringan membahas regulasi dan isu-isu pendidikan Indonesia terkini. Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi Vox Point Indonesia dan NU Circle.

Adapun latarbelakang acara ini adalah tekait pemerintah yang berencana untuk merekrut 1 juta guru dengan status PPPK di tahun 2021. Kebijakan ini mengundang pro kontra dengan adanya bahwa formasi guru dengan status CPNS ditiadakan.

Turut hadir sebagai narasumber, Prof Dr. Nunuk Suryani, M.Pd. (Sekretaris Dirtjen GTK Kemdikbud),  Dr. Muhammad Zain, S.Ag., M.Ag (Direktur GTK Madrasah Ditjen Pendidikan Islam Kemenag), Ferdiansyah,SE.,MM. (Anggota Komisi X DPR RI),  Prof. Dr. Supardi, M.Pd. (Ketua PGRI) , Rizki Safari Rakhmat, M. Pd (Ketua Umum FGHBSN Nasional), Satriwan Salim (Koordinator Nasional P2G), Bima Haria Wibisana (Kepala Badan Kepegawaian Negara) dan moderator Indra Charismiadji (Vox Point Indonesia). (*/tiwi)