PASJABAR

JAKARTA, WWW.PASJABAR.COM– Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno, mengajak berdiskusi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir
membahas tentang pengembangan infrastruktur penunjang sektor pariwisata, upaya pelestarian cagar budaya dan peningkatan kualitas SDM di destinasi pariwisata.

Menparekraf Sandiaga Uno seusai bertemu dengan dua menteri Kabinet Indonesia Maju itu di Jakarta Selatan, Rabu, (3/3/2021) menjelaskan, bahwa Kemendikbud dan Kementerian BUMN siap mendukung pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif terutama di kawasan destinasi prioritas.

“Pertama kita sudah sepakat untuk mengedepankan pariwisata berbasis kelestarian cagar budaya di Kawasan Borobudur, nanti akan dipimpin zona berikutnya oleh Mas Nadiem dan Mas Erick akan mensupport dengan kegiatan yang berdampak pada ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja seluas-luasnya di sektor parekraf, serta mendorong dangdut menjadi UNESCO Heritage,” kata Sandiaga dalam rilis yang diterima Pasjabar, Kamis.

Dari sisi infrastruktur penunjang di sektor pariwisata, Menparekraf Sandiaga Uno juga telah berdiskusi dengan Menteri BUMN untuk pembangunan infrastruktur wisata bahari. Pembangunan ini dilakukan agar setiap daerah yang memiliki destinasi wisata bahari dapat terkoneksi.

“Kami juga membahas bagaimana mengangkat dua lokasi lainnya seperti Raja Ampat dan Labuan Bajo untuk bisa memberikan dampak kepada masyarakat secara luas untuk membangkitkan ekonomi pascapandemi,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri BUMN Erick Thohir menjelaskan Kementerian/Lembaga harus berkolaborasi dan bekerja sama membangkitkan perekonomian Indonesia, salah satunya di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

“Saya rasa di era pandemi COVID-19 ini penting sekali kementerian itu harus bekerja sama dan bergotong-royong untuk menghasilkan sesuatu yang baik. Kita di BUMN tentunya adalah membawa infrastruktur. Bagaimana membangun wisata bahari yang akan kita siapkan dari sisi infrastruktur seperti di Bali Pelabuhan Benoa, di Labuan Bajo dan di Raja Ampat supaya konektivitas terjadi. Jadi kapal pesiar tidak hanya menumpang merapat saja, juga membangun ekonomi masyarakat setempat,” ujarnya.

Sementara itu, Mendikbud Nadiem Makarim menyatakan siap membantu pengembangan kelesatarian cagar budaya agar destinasi wisata bisa semakin dikenal wisatawan mancanegara dan meningkatkan perekonomian masyarakat setempat.

“Pelestarian cagat budaya saat pandemi sudah berlalu perlu kita memikirkan lagi strategi agar bagaimana cagar budaya kita lebih mendunia sehingga bisa mendukung pariwisata baik domestik maupun internasional,” terangnya.

Sementara itu, dari sisi peningkatan kapasitas SDM di destinasi super prioritas, Mendikbud Nadiem juga berupaya untuk mendukung kemampuan dan peningkatan fasilitas sekolah-sekolah. Lantaran SDM pariwisata yang berkuliatas dapat mendukung sektor pariwsata dan ekonomi kreatif.

“Kami bersemangat untuk mendukung, baik Kemenparekraf atau Kementerian BUMN dari berbagai aspek terutama pendidikan baik peningkatan fasilitas di Politeknik, Universitas hingga SMK yang bisa mendukung pariwisata dan pengembangan ekonomi lokal di daerah destinasi prioritas,” tandasnya.

Terkait program Free Covid Corridor atau travel koridor, Menparekraf menjelaskan bahwa program tersebut masih dalam tahap finalisasi. Dan pihaknya tidak ingin terburu-buru karena membutuhkan koordinasi dengan K/L hingga pemerintah daerah khususnya Bali untuk memastikan kesiapan secara matang sebelum wisatawan mancanegara datang ke Indonesia.

“FCC dalam tahap finalisasi, kita harus benar-benar memastikan aspek kesehatan karena ini sangat utama. Terkait dengan kesiapannya, kami sudah berkoordinasi dengan Kemlu, Duta Besar, Satgas COVID-19, dan K/L lain. Namun kita harus berhati-hati membuat kesimpulan karena datanya ini dan kita persiapkan untuk membangkitkan ekonomi kembali karena pariwisata yang akan dibuka bakal menggeliat,” ujarnya.

Menparekraf Sandiaga Uno juga menjelaskan ada beberapa negara yang potensial untuk dilakukan penerapan FCC, mulai dari Tiongkok, Singapura, Malaysia, India, dan beberapa negara Eropa seperti Inggris, Jerman, serta Belanda.

“Namun semua kita tampung dulu dan belum kita putuskan. Setelah kita persiapkan lebih detail akan lakukan langkah koordinasi dengan masing-masing negara untuk mencoba membuka FCC dengan penerapan protokol yang tepat dan disiplin,” pungkasnya. (*/tiwi)