PASJABAR

JAKARTA, WWW.PASJABAR.COM– Dalam upaya manajemen krisis kepariwisataan agar mampu mengantisipasi dalam menghadapi bencana di Tanah Air, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno ingin memanfaatkan data dan informasi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Hal ini disampaikan Menparekraf Sandiaga Uno saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional BNPB bersama Kepala BNPB Doni Monardo di Sari Pacific Hotel, Jakarta, (4/3/2021).

Ia menjelaskan bahwa manajemen krisis ini bukanlah proses yang konstan namun sangat strategis, karena tidak ada yang bisa tahu dengan pasti kapan krisis datang, kapan bencana datang, sebesar apa, dan bagaimana dampaknya.

“Namun kita bisa mengantisipasi dengan melakukan inovasi pemanfaatan data dan informasi dari BNPB, BMKG, dan instansi lainnya serta adanya kerja sama untuk beradaptasi dengan bencana yang terjadi,” ujar Sandiaga.

Menparekraf menjelaskan, pihaknya memiliki kerangka kerja terkait manajemen krisis parekraf mulai dari Fase Kesiapsiagaan dan Mitigasi, Fase Tanggap Darurat, Fase Pemulihan, dan Fase Normalisasi.

“Manajemen krisis diterapkan secara terukur dan sistematis dan dilakukan oleh ekosistem pariwisata yang merespons dan bersiaga dalam menangani bencana di setiap destinasi,” ujarnya.

Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno menjelaskan penyebab dan skala bencana berbeda-beda. Sehingga bisa direspons dengan cepat melalui kerangka kerja yang sistematis untuk mempercepat pemulihan hingga normalisasi.

“Bila kita sudah mengetahui langkah antisipasinya. Kita juga bisa melibatkan para stakeholders dengan menyiapkan kebutuhan dan sarana dan prasarananya,” ujarnya dalam rilis yang diterima Pasjabar, Jum’at (5/3/2021).

Keandalan sektor pariwisata dalam menangani kondisi krisis baik yang diakibatkan oleh alam maupun nonalam berupa krisis sosial merupakan salah satu kriteria utama dalam membangun pariwisata berkelanjutan dan berdaya saing tinggi.

“Kami berharap agar seluruh pemangku kepentingan pariwisata perlu memahami risiko bencana dan krisis di wilayahnya, serta membekali diri dengan kemampuan pengelolaan krisis kepariwisataan,” pungkasnya. (*/tiwi).