PASJABAR

BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM- Ditjen Penyelengaraan Pos dan Informatika, Kemkominfo dan Badan Geologi melakukan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) dan Peluncuran program penyebarluasan informasi kebencanaan melalui penyelenggara telekomunikasi dan Lembaga penyiaran di Kawasan rawan bencana pada Senin (12/4/2021) di Kantor Badan Geologi.

Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Prof. Dr. Ahmad M. Ramli, S.H., M.H., FCB. Arb dan Kepala Badan Geologi, Dr. Ir. Eko Budi Lelono.

Dalam sambutannya Kepala Badan Geologi Dr. Ir. Eko Budi Lelono menyampaikan bahwa Badan Geologi memiliki tugas pokok dalam penelitian, penyelidikan dan pelayanan di bidang sumberdaya geologi, vulkanologi dan mitigasi bencana geologi, air tanah dan geologi lingkungan, serta survey geologi.

“Tugas Badan geologi dalam mitigasi bencana geologi semakin mendapatkan perhatian masyarakat, seiring dengan perkembangan penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana dan tuntutan hak masyarakat untuk mempertahankan kehidupannya ditunjang dengan semakin berkembangnya teknologi informasi,” terangnya.

Untuk melayani masyarakat atas tuntutan tersebut, sambung Eko maka diperlukan infomasi kebencanaan geologi yang berkualitas, valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Kegiatan Mitigasi bencana geologi, selain dengan dilaksanakannya pemantauan dengan berbagai metode dan instrumentasi, dilakukan juga diseminasi informasi kebencanaan, baik kepada stakeholder maupun masyarakat umum,” terangnya dalam rilis yang diterima PASJABAR.

Hingga saat ini Badan Geologi, khususnya Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, telah melakukan kegiatan sosialisasi kebencanaan geologi langsung di lapangan, baik pada saat kondisi tanggap darurat, maupun sebagai kegiatan reguler.

Selain itu, penyebaran informasi telah dilakukan melalui aplikasi Magma Indonesia, PVMBG TV, serta media sosial.

“Namun demikian, mengingat kondisi geografi Indonesia, di mana lokasi rawan bencana tersebar, dan sebagian masih belum terjangkau oleh jaringan telekomunikasi yang memadai, maka masih terdapat kendala dalam penyebaran informasi. Program penyebarluasan informasi kebencanaan melalui penyelenggara telekomunikasi dan Lembaga penyiaran di Kawasan rawan bencana adalah salah satu solusi untuk permasalahan tersebut,” paparnya.

Program ini merupakan salah satu upaya memenuhi amanat UUD tahun 1945 Pasal 28F, dan UU No.14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, yang menyatakan bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional.

Bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia, dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penyelenggaraan negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

“Visi dan misi Badan Geologi, melalui Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi adalah menjadi institusi yang utama dan terpercaya di bidang mitigasi bencana letusan gunung api, gerakan tanah, gempa bumi dan tsunami untuk menyelamatkan jiwa dan harta benda serta memberikan rasa aman kepada masyarakat,” ulasnya.

Namun demikian, lanjut Eko pihaknya sadar bahwa mitigasi bencana memerlukan kolaborasi dan Kerjasama berbagai intitusi dan pemangku kebijakan. Program penyebarluasan informasi kebencaan antara Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral, dengan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika,adalah suatu upaya mewujudkan kedua hal tersebut.

Badan Geologi, khususnya Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi menjadi penyedia informasi kebencanaan geologi, kemudian dengan memanfaatkan sistem telekomunikasi khusus, informasi tersebut disebarkan, khususnya kepada masyarakat yang berada di Kawasan rawan bencana geologi. Penyebaran informasi ini dilaksanakan tiada lain untuk mendukung koordinasi pelaksanaan kegiatan mitigasi bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

“Kami berharap bahwa program ini dapat terlaksana dengan baik dan berkesinambungan, serta dapat berkontribusi terhadap ketahanan nasional melalui penguatan kapasitas masyarakat yang bermukim pada daerah rawan bencana geologi,” pungkasnya. (*/tiwi)