PASJABAR

BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM – Pemerintah Kota Bandung akhirnya memutuskan untuk menutup semua pelayanan atau lockdown di Pusat Pemerintah Kota Bandung yakni Balai Kota Bandung.

Hal tersebut dilakukan setelah jumlah ASN terinfeksi Covid-19 di lingkungan Pemkot Bandung meningkat, termasuk kabar terakhir beberapa anggota keluarga Wali Kota Bandung pun terinfeksi Covid-19.

Melalui surat edaran yang hari ini, Senin (28/6/2021), Pemkot Bandung akhirnya memutuskan untuk melakukan lockdown. Beredarnya surat tersebut dibenarkan oleh Sekda Kota Bandung, Ema Sumarna, melalui pesan singatnya kepada media.

Berikut surat edaran tersebut

Ass wr.wb..kpd yth.para Asisten,  Ka Badan/Dinas/ Bagian yg berkantor di lingkungan sekretariat Balai Kota jl.wastukancana no.2 Bandung..SESUAI ARAHAN & PERINTAAH LISAN BAPAK WALIKOTA BDG pada hari Senin 28 Juni 2021..dengan memperhatikan serta perkembangan pandemi covid di lingkungan para ASN yg berdinas di komplek perkantoran jl.wastukancana no.2 ( Sekretariat Setda, BKPSDM, BAPELITBANG, DISKOMINFO, BAPENDA, BKAD, KESBANGPOL dan Bagian-Bagian ) yg semakin meningkat, maka mulai hari ini akan diberlakukan LOCKDOWN ( tidak ada aktifitas kegiatan secara offline ) sd batas waktu yg belum ditentukan

Berkenaan dengan hal tsb diatas, maka langkah langkah yg harus dilakukan adalah :

1. Diskominfo/Bag.Humas utk menginformasikan kpd masyarakat luas, sekaitan dengan kebijakan ini
2. Para Ka SKPD/Kabag, segera melakulan langkah langkah pengaturan kpd seluruh jajaranya, dgn tetap tdk mengurangi proses pelayanan kpd masyarakat ( lakukan penyesuaian pelayanan secara online )
3. Ka BAPENDA segera melakulan penyesuaian, terutama yg berkaitan dgn proses pelayanan pembayaran pajak daerah, sehingga para WP tdk mendapatkan kesulitan dalam pelayanan pembayaran
4. Utk kegiatan/aktifitas pekerjaan..dimaksimalkan secara ONLINE ( dan tdk diperbolehkan melakukan pertemuan/rapat secara offline )
5. Bagi perkantoran yg berada di luar lingkungan sekretariat ( seperti : komplek perkantoran di jl.cianjur no.14 ) dan juga perkantoran yg beralamatkan mandiri ( seperti : DISBUDPAR, DISDAGIN, DISPUSIP dll) juga melakukan hal yg sama dan SEGERA penyesuaian dgn langkah langkah yg strategis, efektif serta tetap produktif..TERUTAMA dalam pelayanan kepada masyarakat
6. Sedangkan utk perkantoran di kewilayahan ( Kecamatan dan Kelurahan ) tetap melakulan aktifitas spt biasa dgn melakukan pengaturan WFH proporsional kpd masing masing jajaran disesuaikan dgn tingkat kesrhatan dari masing masing ASN

Kebijakan ini dilakukan, mengingat Camat/Lurah harus tetap aktif melakukan pengawasan & pengendalian secara langsung di lapangan berkenaan dgn perkembamgan/dinamila covid di masing-masing wilayah kerjanya

( mengingat Camat & Lurah adalah Ketua Gugus Tugas Covid di wilayah kerjanya )

7. Utk SKPD seperti : DKPB dan DPU tetap harus ada jajaran yang standby/bertugas di kantor, trtm utk pemantauan dan antisipasi apbl tjd kebencanaan ( seperti : Kebakaran. Longsor, Banjir dll )

8.Khusus kpd jajaran DKK, RSUD , RSKIA, RSKGM dan PUSKESMAS…teyap melakukan pelayanan optimal spt biasa…sedangkan SDM aparatur yg tdk bersinggingan langsung dalam YANBIK…bs diatur dgn pola WFH maksimal/proporsional

Adapun kebijakan secara tertulis akan segera disampaikan secepatnya

Demikian bbrp hal yang harus mjd perhatian dan utk dilaksanakan sesuai arahan/kebijakan Bp.Walikota Bdg

Atas segala perhatian dan kerjasamanya diucapkan tks

cc, disampailan kepada yth :

1. Bp.Walikota
2. Bp.Wakil Walikota

(ave/put)