BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM– Puluhan ribu guru honorer di Provinsi Jawa Barat mengalami keterlambatan dalam penerimaan gaji, belum lama ini.
Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat Ir. H. Abdul Hadi Wijaya M.Sc pun merespons keluhan para guru honorer tersebut.
Pria yang akrab disapa Gus Ahad ini mengatakan bahwa pihaknya telah mendengar perihal keterlambatan gaji para guru honorer ini sejak sebulan lalu.
“Sebagai wakil rakyat kami pun mengadvokasi para guru honorer dan berkomunikasi langsung dengan Kepala Dinas Pendidikan Jabar dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD),” ujarnya, Selasa (29/6/2021).
Gus Ahad mengatakan bahwa dari informasi Kadisdik dan Kepala BPKAD terungkap bahwa keterlambatan gaji para guru honorer disebabkan adanya perubahan mekanisme administrasi keuangan di Kementerian Dalam Negeri.
“Di mana nomenklatur gaji guru honorer ini sebelumnya berada di belanja pegawai, tapi kemudian diubah menjadi belanja barang dan jasa. Jadi disebutnya belanja jasa, bahwa honorer ini pihak ketiga yang bekerja untuk tugas tertentu,” ucap politisi PKS ini.
Konsekuensinya, sambung Gus Ahad, maka pihak penanggung jawab keuangan kuasa anggaran itu wajib membuat laporan. Adapun, terkait belanja barang dan jasa itu per termin.
Dalam praktiknya, sambung Gus Ahad ketika menyangkut puluhan ribu guru honorer di 835 sekolah di Jawa Barat yang terdistribusi di 13 Kantor Cabang Dinas (KCD), maka efeknya meluas.
Begitu ada sekolah yang terlambat melaporkan realiasasi pertanggungjawaban keuangan bulan sebelumnya, maka berimbas kepada seluruh sekolah lainnya yang berada di KCD yang sama.
“Inilah yang menjadikan prosesnya berbelit dan yang terkena imbasnya adalah seluruh guru honorer,” ujarnya.
Kemudian, lanjut Gus Ahad, dengan komunikasi yang baik dengan Kadisdik dan Kepala BPKAD Jabar, maka bisa dilakukan proses akselerasi.
“Dan Alhamdulillah rata-rata honor para guru honorer ini sudah cair per hari Selasa, 29 Juni 2021,” ucapnya.
Ke depannya, kata Gus Ahad, perlu adanya perbaikan mekanisme. Karena ketika pengelolaan laporan keuangan itu ada di tingkat KCD, sementara satu KCD membawahi puluhan sekolah (SMA SMK, SLB Negeri), maka ini berisiko. Bilamana satu sekolah terlambat melaporkan, maka berimbas pada seluruh sekolah yang ada di bawah naungan KCD yang sama.
“Karenanya, kami meminta ada modifikasi di sini. Yaitu dari BPKAD Jabar untuk mengalihkan pelaporan menjadi di level sekolah saja, bukan di tingkat KCD. Sehingga bila ada satu sekolah terlambat melaporkan maka hanya berimbas pada satu sekolah itu saja,” kata Gus Ahad.
Dirinya pun berharap usulan tersebut bisa segera direalisasikan. Artinya ada pengalihan pelaporan dari yang asalnya 13 pos KCD menjadi 835 SMA/SMK/SLB Negeri yang ada di Jabar.
“Saya yakin ini bisa dikerjakan. Semoga mekanisme tersebut bisa direalisasikan agar ke depannya tidak ada lagi keterlambatan yang meluas seperti yang terjadi di Mei dan Juni ini,” ujarnya.
Pihaknya pun mengucapkan terimakasih kepada jajaran Pemprov Jabar yang cepat memberikan respons positifnya.
“Kami juga ucapkan selamat kepada para guru honorer. Mohon hak-haknya itu dimanfaatkan sebagai mana mestinya. Ini harus disyukuri dengan terus fokus terhadap tugas utama mendidik generasi masa depan bangsa,” ucapnya.
Lebih lanjut Gus Ahad menegaskan, Komisi V DPRD Jabar akan terus menyemangati dan membela hak-hak para guru honorer. Termasuk juga para tenaga kesehatan dan semua masyarakat yang berkaitan dengan layanan-layanan kesejahteraan di Pemprov Jabar. (*)
