PASJABAR

BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM — Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana mengaku belum bisa memastikan penghuni gorong gorong drainase di jalan Dr Djunjunan itu Permerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lama atau warga kota Bandung yang terdampak pandemi covid-19.

“Kita tidak tahu apakah orang ini terdampak pandemi covid-19 atau PMKS (PPKS) lama, yang pasti dia melakukan satu tindakan tidak pantas menyimpan gundukan pasir, ganggu aliran air kalau terjadi hujan kan banjir jadinya,” ucap Yana di balai kota, Rabu (25/8/2021).

Yana meminta Dinas Sosial (Dinsos) dan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) untuk melakukan penindakan dan pembersihan.

“Disayangkan lah, kan pembersihan sedimen terus dilakukan dinas PU. Harapan jangan ada lagi, ya kalau PMKS kita salurkan ke dinsos, sedimen yang menghalangi ya bersihiin. Kalau memang bukan warga Bandung kordinasi dengan daerah lain,” ujarnya lagi.

Yana menghimbau agar semua warga Kota Bandung sama sama menghadapi pandemi yang dirasakan semua orang di dunia. “Kita berempati kepada yang kena dampak. Tapi jangan ganggu infrastruktur kota itu merugikan orang,” ucapnya.

DPRD Minta Tidakan

Sementara itu Ketua DPRD Kota Bandung Teddy Rusmawan mengapresiasi tindak DPU dalam melakukan pembersihan saluran air pencegahan banjir.

“Dalam kondisi ini luar biasa upaya upaya terkait infrastruktur, ini bagian program dampak hujan rutin dilakukan. Ini persiapan dari awal sehingga jika curah hujan tinggi tidak banjir harapannya,” ucapnya.

Terkai penghuni liar itu Teddy prihatin dan segera ditindaklanjuti. “Komunikasikan segera, cek latar belakang dan sebagainya. Kalau warga Bandung kan ada fasilita di Rancacili tempat transit, kalau bukan komunikasikan ke daerah asalnya,” paparnya.

Masih kata Teddy membenarkan banyak PPKS membandel dan menolak difasilitasi pemerintah.

Padahal kata dia Pemkot dan DPRD sendiri  tidak bisa straight mengandalikan PPKS, namun sambil menunggu covid normal pihaknya akan terus edukasi agar PPKS menerima fasilitas yang disediakan.

“Ia aneh, unik sudah difasilitasi tapi gak mau. Kita akan terus arahkan kesana, ya aneh gak semestinya begitu, kita edukasi saja. Karena kalau keras juga percuma, kan regulasi ada infrastruktur ada,” tutupnya. (put)