PASJABAR

BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM– Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah IV menjalin kerjasama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat dan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jawa Barat.

Hal ini dilakukan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan tinggi guna menciptakan lulusan yang unggul, berkualitas dan berdaya saing tinggi serta mendorong implementasi kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

Acara penandatanganan Nota Kesepahaman antara LLDIKTI Wilayah IV dengan KPU Provinsi Jawa Barat dan BNN Provinsi Jawa Barat digelar secara hybrid di Aula Gedung A LLDIKTI Wilayah IV dan virtual melalui zoom pada Jumat, (10/9/2021).

Plt. Kepala LLDIKTI Wilayah IV, Ir. Dharnita Candra, M.Si. dalam sambutannya menyatakan bahwa Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek, tidak terlepas dari 8 indikator utama yang 3 sasaran besarnya adalah peningkatan kualitas lulusan, dosen dan kurikulum.

“Terkait dengan peningkatan kualitas mahasiswa, terdapat kebijakan yaitu mahasiswa mendapatkan hak untuk mengambil 2 semester di luar kampus dan 1 semester di dalam kampus atau setara 20 SKS,” terangnya.

Hal inilah sambung Dharnita yang mendorong dilakukannya kerjasama ini.

“Setelah ini, kami juga akan melaksanakan penandatanganan nota kesepahaman dengan wilayah Banten,” tuturnya

Penandatangan nota kesepahaman, akan dilanjutkan oleh masing-masing perguruan tinggi dengan KPU dan BNN dengan perjanjian kerjasama secara detil.

“Yang paling penting adalah hasil dari penandatangan MoU ini,” ujar Dharnita.

Adapun, Ketua KPU Provinsi Jawa Barat Rifqi Ali Mubarok, M.Si mengungkapkan bahwa ruang lingkup Nota Kesepahaman antara LLDIKTI Wilayah IV dengan KPU Provinsi Jawa Barat meliputi mengadakan kerja sama kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih dalam rangka peningkatan partisipasi pemilih tingkat Perguruan Tinggi di Jawa Barat.

“Hal ini melalui muatan pembelajaran pemilu dan demokrasi yang saling menunjang pelaksanaan tugas Para Pihak sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing yang berlaku secara hierarki pada tingkat kabupaten atau kota di Jawa Barat,” terangnya.

“Pembangunan demokrasi di Jawa Barat yang tentunya menjadi tanggung jawab kita semua karena provinsi jawa barat memiliki pemilih terbanyak se-Indonesia sehingga perlu kolaborasi antara penyelenggara (KPU) dengan perguruan tinggi,” tandas Rifqi.

Sedangkan Kepala BNN Provinsi Jawa Barat, Brigjen. Pol. Dr. Benny Gunawan, S.H., M.H. menyampaikan bahwa ruang lingkup Nota Kesepahaman antara LLDIKTI Wilayah IV dengan BNN Provinsi Jawa Barat meliputi Mendorong terwujudnya kerja sama Perguruan Tinggi dalam koordinasi LLDIKTI Wilayah IV dan DPW Artipena Jawa Barat bersama BNNP Jabar dan BNNK se Jawa Barat dalam penyebarluasan informasi tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) secara umum.

“Di samping itu juga peningkatan peran serta LLDIKTI sebagai fasilitator peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi, Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan, Kerjasama dalam Akselerasi Program Penanggulangan Darurat Narkoba (APPDN) guna peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia di Jawa Barat,” paparnya.

Melalui peran serta seluruh Perguruan Tinggi, maka perlu di dorong diberlakunya 7 bentuk kegiatan dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) pada Perguruan Tinggi yang ada di Wilayah LLDIKTI IV.

“Penggunaan narkotika sangat memprihatinkan, sebanyak 24 persen pelajar dan mahasiswa dari angka prevelensi seluruh Indonesia menggunakan barang haram tersebut yang kian hari semakin meningkat. Maka penandatanganan nota kesepahaman ini disambut baik dan sangat strategis,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Aliansi Relawan Perguruan Tinggi Anti Penyalahgunaan Narkoba (ARTIPENA) Jawa Barat sekaligus Rektor Universitas Pasundan Prof. Dr. Ir. H. Eddy Jusuf Sp. M.Si., M. Kom, IPU. mengatakan bahwa hampir 2 persen penduduk di Jawa Barat yang terpapar narkoba.

“Hal ini memprihatinkan sekali, sehingga ARTIPENA lahir untuk kemudian terbentuk di setiap perguruan tinggi di Jawa Barat, baik melalui UKM, Satgas, KSR atau lainnya yang merupakan kolaborasi kemahasiswaan dan wakil rektor bidang kemahasiswaan,” ucapnya.

Eddy mengatakan ARTIPENA secara persuasif mengambil tindakan sendiri maupun berkolaborasi dengan BNN kabupaten atau Kota untuk melakukan P4GN.

Dalam kesempatan ini, turut memberikan sambutan secara daring, Ketua KPU RI, Ilham Saputra.

Selain itu, turut hadir dalam acara yaitu Anggota KPU divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat, Dr. Idham Holik, Sekretaris Artipena Jawa Barat, Dr. Eki Baihaki, M.Si., Plt. Kabag Hukum, Teknis dan Hupmas KPU Jabar, Cecep Nurzaman, S. IP., M. I. Pol., Kabag Umum BNN Provinsi Jawa Barat, Tri Wahyu Astuti dan Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta LLDIKTI Wilayah IV secara daring. (tiwi)