BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM– Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika Mira Tayyiba menyatakan teknologi digital menjadi tulang punggung penanggulangan pandemi dan pemulihan pasca Covid-19 di Indonesia.
Pandemi Covid-19 telah mendorong Pemerintah Indonesia dalam menghadirkan layanan publik dengan menggunakan teknologi digital.
Inovasi itu dilakukan untuk penanggulangan Covid-19 sekaligus mendukung pemulihan ekonomi yang kuat dan tangguh.
“Pandemi telah mendorong negara-negara untuk bekerja lebih keras dan lebih baik dalam mempercepat agenda transformasi digital . Sektor digital juga menjadi enabler bagi sektor bisnis untuk bertahan selama krisis. Sementara teknologi digital menjadi tulang punggung penanggulangan dan pemulihan dari pandemi Covid-19 di Indonesia,” jelasnya dalam Pertemuan ITU Digital World 2021 Ministerial Roundtable Digitalizing Daily Life: Government Services and Content Driving Digital Transformation yang berlangsung virtual dari Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Kamis (14/10/2021) malam.
Mewakili Menkominfo Johnny G. Plate dalam forum itu, Sekjen Mira Tayyiba menyatakan Pemerintah Indonesia telah menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk mendukung penanganan pandemi Covid-19 secara terintegrasi.
“Di Indonesia, kami telah mengoperasikan aplikasi PeduliLindungi yang menyediakan penanganan Covid-19 terintegrasi secara nasional. Per 11 Oktober 2021, aplikasi ini telah menjangkau lebih dari 52 juta pengguna serta menyediakan layanan pendaftaran vaksinasi dan screening digital di area publik,” paparnya.
Sekjen Kementerian Kominfo juga menunjukkan data pertumbuhan sektor digital dalam menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia.
“Terbukti, sejak awal pandemi sektor digital terus berada di antara sektor dengan pertumbuhan tertinggi, mencapai 10,58% (yoy) pada tahun 2020 dan pertumbuhan kumulatif 7,78% pada Semester I tahun 2021,” jelasnya.
Menurut Sekjen Mira Tayyiba, Pemerintah Indonesia menekankan tiga langkah dalam mengoptimalkan teknologi digital untuk penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi pascapandemi.
“Indonesia menekankan pentingnya mengurangi kesenjangan digital, mempercepat transformasi digital, dan meningkatkan kebijakan publik tentang digitalisasi. Hal itu untuk memperkuat tujuan pembangunan berkelanjutan PBB. No one left behind,” tegasnya.
Akselerasi Transformasi Digital Inklusif
Pemerintah Indonesia memberi perhatian penuh pada penyediaan akses internet yang andal dan terjangkau untuk mengikis kesenjangan digital masyarakat. Sekjen Kementerian Kominfo memaparakan upaya untuk menjembatani kesenjangan digital, pihaknya berfokus pada peningkatan konektivitas, kapabilitas, dan kapasitas.
“Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kominfo berfokus pada penyediaan akses internet yang andal dan terjangkau, serta membekali pengetahuan yang diperlukan untuk kesiapan digital masyarakat,” paparnya.
Dalam Roadmap Transformasi Digital Nasional 2021-202, Pemerintah Indonesia memberikan perhatian atas ketersediaan akses internet, literasi digital dan kebijakan tentang tata kelola data.
“Program-program prioritas dalam roadmap tersebut menjadi landasan bagi transformasi digital yang dipercepat, inklusif, dan berkelanjutan di Indonesia,” tegas Sekjen Mira Tayyiba.
Kementerian Kominfo juga bekerja tanpa lelah untuk memastikan ketersediaan akses internet yang terjangkau bagi seluruh warga. Sekjen Kementerian Kominfo memaparkan hal itu dilakukan dengan pembangunan base transceiver station (BTS) 4G di lebih dari 12.500 desa.
“Selain itu, kementerian kami juga membangun microwave link yang diwujudkan melalui penyediaan satu satelit multifungsi yang diberi nama SATRIA-I dengan kapasitas 150 Gbps yang akan diluncurkan pada akhir tahun 2023,” tuturnya.
Menurut Sekjen Mira Tayyiba, Pemerintah Indonesia tidak hanya berupaya mengatasi kesenjangan digital, namun berupaya mengimbangi dengan kemampuan literasi digital masyarakat. Menurutnya, hal itu penting dilakukan untuk menghindari adanya paradoks digital.
“Kominfo berhati-hati dalam menghadapi paradoks digital selama pandemi. Di satu sisi teknologi digital menciptakan peluang besar bagi semua orang, termasuk sektor UMKM untuk terlibat dan mendapatkan manfaat dari berbagai kegiatan ekonomi. Di sisi lain, ketidakmampuan mengakses layanan digital yang disebabkan tidak tersedianya infrastruktur atau ketidakmampuan memanfaatkan teknologi digital tentu akan memperlebar kesenjangan digital,” jelasnya.
Oleh karena itu, dalam meningkatkan kesiapan digital masyarakat Indonesia, Kementerian Kominfo telah mencanangkan tiga program utama untuk membekali masyarakat Indonesia dengan literasi dan keterampilan digital yang diperlukan.
“Pertama, literasi digital dasar bagi 12,48 juta penduduk Indonesia pada tahun 2021. Kedua, pelatihan keterampilan digital menengah melalui pemberian beasiswa bagi 100.000 lulusan baru dan profesional setiap tahun. Ketiga, pelatihan tingkat lanjutan bagi para pembuat kebijakan Indonesia untuk memperdalam pemahaman mereka tentang pembuatan kebijakan digital melalui kerjasama dengan universitas-universitas top global,” jelas Sekjen Kementerian Kominfo.
Semua upaya itu sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo agar setiap masyarakat Indonesia dapat memperoleh manfaat dari era teknologi digital.
“Semua adalah bagian dari upaya kami untuk memastikan masyarakat mendapatkan manfaat dari era digital,” tegasnya.
Sekjen Kementerian Kominfo mengapresiasi ITU dan Vietnam atas penyelenggaraan ITU Digital World 2021. Menurutnya forum itu sangat penting di tengah upaya setiap negara menghadapi isu digitalisasi.
“Izinkan saya untuk menyampaikan penghargaan dan ucapan selamat saya kepada ITU dan Pemerintah Vietnam, atas upaya luar biasa mereka untuk menjadi tuan rumah ITU Digital World 2021 dalam mengatasi isu digital yang kritikal. Terima kasih dan saya menantikan diskusi yang bermanfaat,” ungkapnya.
Kebijakan Transformasi Digital
Pertemuan ITU Digital World 2021 Ministerial Roundtable berlangsung secara virtual dari tanggal 12 s.d 14 Oktober 2021. Forum yang diikuti menteri telekomunikasio dan TIK itu, membahas kebijakan yang akan menjadi dasar pendanaan dan fasilitasi transformasi digital. Forum itu juga membahas upaya mempercepat transformasi digital, termasuk penerapan Atificial Intelegence, keamanan siber, keterampilan digital, dan pembangunan berkelanjutan.
Dalam sesi roundtables yang menghadirkan menteri dan pimpinan tinggi sektor swasta itu dibahas pembiayaan akses internet yang terjangkau, peran pemerintah dalam infrastruktur transformasi digital, serta layanan pemerintah dan konten yang mendorong transformasi digital.
Dalam pertemuan yang berlangsung virtual hadir Direktur Biro Standardisasi Telekomunikasi ITU, Chaesub Lee; Menteri Ekonomi Digital dan Pengembangan Pos Burkina Faso, H.E. Hadja Fatimata Ouattara Sanon; Menteri Komunikasi, Sains dan Teknologi Lesotho, H.E. Tsoinyana Rapapa; Wakil Menteri Transportasi dan Komunikasi Lithuania, H.E. Agnė Vaiciukevičiūtė; CEO dan Ketua CITRA Kuwait, H.E. Salim M. Al-Ozainah; Direktur Jenderal Otoritas Regulasi Telekomunikasi Uni Emirat Arab, H.E. Majed Al Mesmar; Wakil Ketua Grup Viettel Vietnam, Tao Duc Thang; dan Direktur Inovasi Kantor UNICEF, Thomas Davin. (*)
