BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM– Ketua Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP) Jawa Barat, Illa Setiawati mengatakan bahwa pihaknya kecewa tak dapat melakukan audiensi dengan Dinas Pendidikan terkait mahalnya uang sumbangan untuk sekolah negeri.
Sebelumnya Illa bersama anggota FMPP lainnya mendatangi Kantor Dinas Pendidikan Jawa Barat di Jalan Radjiman Kota Bandung Selasa (9/11/2021)
“Saya sangat kecewa sekali, saat kami datang ke disdik tidak ada yang bisa menerima kami, dengan alasan semua lagi berangkat ke Yogya,” tuturnya.
Akhirnya FMPP Jawa Barat hanya diterima oleh security untuk menyampaikan keluhan para orang tua siswa.
“Bukan saya tidak menghormati security yang ada di sana tapi saya rasa sia-sia saja saya berbicara hingga berbusa. Tapi tidak ada solusi untuk persoalan yang ingin kami sampaikan ke Disdik,” ujarnya.
“Maka dari itu, kami hanya meminta untuk menyampaikan bahwa kami sangat kecewa dan kami meminta Disdik untuk mengambil sikap,” imbuhnya.
Illa mengatakan bahwa sebelumnya FMPP telah mengirim surat kepada Disdik namun belum mendapat konfirmasi apapun padahal sudah dicantumkan kontak person untuk menyampaikan tanggapan.
“Saya berpikir pihak disdik sudah siap menerima kami, maka dari itu, kami datang ke disdik. Jika seperti ini kan jadi sia-sia, hanya membuang-buang waktu saja. Akhirnya pihak security berjanji akan menjadwalkan ulang audiensi kami,” tandasnya.
Illa menegaskan bahwa mahalnya sumbangan ke sekolah negeri adalah hal yang sesegera mungkin harus ditangani.
“Saya kurang paham kenapa sumbangan sekolah negri itu sangat mahal. Padahal orang pengen masuk sekolah negri itu biar biayanya ringan dan untuk masyarakat miskin bisa di gratiskan ini sekolah negri. Sumbangannya malah lebih mahal dari sekolah swasta kan aneh,” tuturnya.
Illa menyatakan banyak orang tua siswa di jalur afirmasi yang mengadukan persoalan sumbangan di sekolan. Dan ia juga sudah melaporkan persoalan ini ke KCD VII dan Kepala Disdik. Tapi sampai saat ini belum ada solusi sama sekali.
“Malah sepertinya berkas aduan kami numpuk di KCD entah mau diapakan sudah beberapa bulan ga ada tindak lanjutnya,” sambungnya.
Illa mengatakan semestinya tidak ada patokan sumbangan untuk masuk ke sekolah Negeri.
“Jika sumbangan tidak usah di patok besarannya dong, jika dipatok itu bukan sumbangan tapi pemaksaan. Jika yang namanya sumbangan yang berapapun orang mau memberi ya di terima namanya juga sumbangan masa sumbangan di patok besarannya dari 5 juta, 6 juta bahkan hingga apa itu yang di sebut sumbangan? Mungkin jika untuk orang yang mampu nominal itu tidak seberapa tapi jika untuk orang miskin itu sangat memberatkan,” paparnya.
Menurut Illa semestinya Disdik segera menyikapi persoalan maraknya sumbangan di tiap sekolah jangan sampai dibiarkan.
Saat ini pengelola sumbangan sekolah adalah komite sehingga pejabat terkait jangan terus menutup mata membiarkan hal ini terus terjadi seakan-akan tidak tahu
“Dengan adanya audiensi kami berharap akan ada solusi, sebelumnya kami sudah memberikan surat ke KCD termasuk saya sudah menyampaikan persoalan ini kepada Kepala Dinas Pendidikan. Namun belum juga ada solusi. Walaupun Pak Kadisdik pernah menjawab jangan di bayar nanti biar saya yang bicara kepada kepala sekolah. Tapi tetap saja para orang tua siswa dipaksa menandatangani surat persetujuan sumbangan di atas materai,” tuturnya.
“Saya ingin menyampaikan, buktikan selogan Jabar Juara, Jabar cerdas, bagai mana Jabar akan juara dan anak-anak akan pintar jika untuk sekolah saja mereka kesulitan karena terbentur biaya yang sangat mahal. Kan sudah jelas terlampir di undang-undang jika masyarakat miskin menjadi tanggung jawab pemerintah sepenuhnya. Tapi sepertinya semua itu tidak ada dan undang-undang tersebut tidak dipatuhi karena untuk sebuah kepentingan tertentu,” pungkasnya. (tiwi)
