PASJABAR

BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM – Mentalitas miskin pada masyarakat, menjadi penyebab utama bantuan sosial (bansos) salah sasaran. Hal ini dikatakan Kepala Pusat Kajian Pembangunan Sosial (SODEC) Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan FISIPOL UGM, Dr. Hempri Suyatna, S.Sos., M.Si., . Salah satunya seperti fenomena puluhan ribu aparatur sipil negara (ASN), yang terindikasi menerima berbagai jenis bansos yang bukan haknya.

“Jika mereka sadar bahwa ini bukan hak mereka, seharusnya segera dikembalikan.  Bentuk-bentuk mentalitas miskin ini yang harus dibenahi agar program bansos juga tepat sasaran,” tegas  Hempri dikutip PASJABAR dari laman UGM, Senin (22/11/2021).

Hempri berharap adanya kesadaran dari para ASN penerima bansos, untuk mengembalikan bantuan yang bukan haknya.

“Dalam perspektif agama pun, menerima sesuatu yang bukan haknya juga tidak baik,” ujar Hempri.

Lebih lanjut Hempri mengatakan, bansos idealnya diberikan untuk mengatasi berbagai risiko sosial. Baik dari aspek rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan, dan penanggulangan kemiskinan.

Sehingga, program bansos ini diperuntukkan untuk masyarakat rentan dan masyarakat terdampak bencana. Persoalan pada penyaluran yang salah sasaran, membuat kebijakan bansos menjadi kurang efektif.

“Memang sudah banyak kebijakan bansos yang dilakukan pemerintah. Secara umum dapat saya katakan kurang efektif karena selain masih banyak salah sasaran, program-program bansos ini cenderung hanya menjadi pemadam kebakaran dan parsial,” imbuh Hempi.

Integrasi program bansos

Selain persoalan mentalitas, menurutnya terdapat sejumlah faktor yang mengakibatkan penyaluran bansos salah sasaran. Faktor pertama, verifikasi dan validasi data kemiskinan atau data terpadu kesejahteraan sosial yang tidak berjalan dengan baik.

Sehingga banyak warga mampu masih terdata. Pembaruan data di tingkat pemerintah daerah sampai desa juga tidak berjalan dengan baik.

“Pemerintah kabupaten seharusnya lebih update, terkait perkembangan data-data kemiskinan yang ada di wilayah masing-masing,” saran Hempri.

Menurut Hempri, adapula konflik regulasi dan minim sinkronisasi antara pemangku kepentingan, yaitu Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Desa, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Pemerintah Provinsi/Kabupaten, dan sebagainya, dalam penyaluran bansos.

“Integrasi di antara program bansos yang satu dengan program yang lain kurang efektif,” tutur Hempri.

Dampak dari banyaknya pintu untuk pendataan, muncul pula pemburu rente dalam penyaluran bansos atau politisasi bantuan sosial.

Menurutnya ada sejumlah cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai polemik yang kerap muncul dalam pengelolaan dan penyaluran bansos. Mulai dari perbaikan manajemen data dan optimalisasi satu data nasional, serta harmonisasi dan sinkronisasi regulasi atau integrasi program-program bansos. Selain itu, diperlukan pula perbaikan tata kelola program dan sistem evaluasi partisipasi, pengawasan bersama masyarakat, serta perbaikan mentalitas miskin masyarakat. (ytn)