BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM — Pemerhati disabilitas dari UGM, Danang Arif Darmawan, S.Sos., M.Si., menilai perhatian pemerintah terhadap penyandang disabilitas sudah cukup baik, melalui hadirnya berbagai regulasi kebijakan. Namun begitu, pemerintah masih lamban dalam mengimplementasikan kebijakan yang ada.
“Secara regulasi ada, tetapi dari sisi implementasi perlu ditingkatkan,” tegas Danang dikutip PASJABAR dari laman UGM, Minggu (5/12/2021).
Danang menyebutkan berbagai regulasi tersebut, antara lain terkait jaminan pemenuhan hak dan perlindungan kepada penyandang disabilitas. Hal ini, diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 terkait desa yang menekankan perlindungan kelompok rentan dan marjinal seperti perempuan, anak, lansia, masyarakat adat, difabel dan lainnya. Juga UU Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas.
Ia menekankan dalam implementasi perlu kerja sama lintas sektoral, untuk mewujudkan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Misalnya, Kementrian PUPR dalam mendukung aksesibilitas ruang publik bagi penyandang disabilitas. Lalu, Kemendibudristek dengan menyosialisasikan keberadaan penyandang disabilitas di setiap tingkat pendidikan.
“Salah satunya yang bisa dilakukan dengan mengajarkan bahasa isyarat. Jadi siswa tidak hanya mempelajari bahasa lokal, namun bahasa isyarat juga dipelajari. Sehingga saat bertemu penyandang disabilitas, bisa berkomunikasi dengan baik,” imbuh Danang.
Menurut Danang, upaya membangun desa inklusif juga perlu terus digalakkan pemerintah. Seperti model desa inklusi yang dikembangkan Kemendes PDT bekerja sama dengan UGM. Harapannya tak hanya desa inklusif, tetapi kedepan juga dapat meluas di wilayah perkotaan menjadi kota inklusif.
“Sasarannya tidak hanya penyandang disabilitas, tapi bagaimana memberikan perubahan mindset warga terhadap keberadaan disabilitas,” pungkas dosen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan (PSdK) FISIPOL UGM ini. (ytn)
