DPRD Jabar Minta Pemprov Adopsi Simperum untuk Penanganan Rutilahu

Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat mengunjungi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi Jawa Tengah Selasa, (25/1/2022). (foto : Humas DPRD Jabar) Farhat , Dian / Humas DPRD Jabar.

SEMARANG, WWW.PASJABAR.COM — Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat mengunjungi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi Jawa Tengah, untuk melakukan studi komparasi program rumah tidak layak huni (rutilahu) di Provinsi Jawa Tengah.

Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat, Tetep Abdul Latip mengatakan, kunjungan ke Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman ini. Untuk mendapatkan penjelasan tentang program terobosan dari Provinsi Jawa Tengah, bagi perumahan masyarakat miskin.

“Alhamdulillah hari ini Komisi IV berkesempatan untuk berkunjung ke Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi Jawa Tengah, untuk mendapatkan informasi tentang terobosan-terobosan upaya untuk menanggulangi permasalahan perumahan untuk kelompok masyarakat miskin,” ujar Tetep usai rapat kerja dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi Jawa Tengah di Kota Semarang. Selasa, (25/1/2022).

Tetep menambahkan, ada beberapa program yang diharapkan bisa di adopsi dari Provinsi Jawa Tengah, diantaranya pola perencanaan dengan Sistem Informasi Perumahan (Simperum).

“Juga kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Bahkan pemerintah dengan para pengusaha untuk membangkitkan komunitas-komunitas yang ada. Sehingga bisa lebih memerhatikan saudara-saudara mereka yang belum mempunyai tempat tinggal yang layak. Sehingga rasa gotong royong antarsesama dapat tumbuh kembali di tengah-tengah masyarakat,” tutup Tetep. (*/ytn)