PASJABAR

BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM – Pemerintah pusat dan daerah harus memikirkan bagaimana sekolah swasta yang ditinggal guru honorer yang lolos seleksi PPPK. Pasalnya itu bisa menjadi permasalahan baru.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat Abdul Hadi Wijaya atau yang kerap disapa Gus Ahad.

“Saat ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat masih berkutat pada permasalahan kompleksitas guru honorer,” tuturnya.

Gus Ahad yang merupakan Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menilai jika dari 95 guru di Jawa Barat mayoritas adalah guru honorer.

“Guru di Jawa Barat ada 95 ribu guru dan mayoritas adalah guru honorer,  dengan adanya PPPK hal ini menimbulkan beberapa permasalahan berikutnya, seperti guru di sekolah swasta yang lolos PPPK, maka guru tersebut ditarik ke sekolah negeri sehingga sekolah swasta yang bersangkutan akan mengalami kekurangan guru,” ujarnya kepada Pasjabar baru-baru ini.

Alumni Delft University of Technology Belanda dan pernah mendampingi almarhum Mang Oded Wali Kota Bandung menjadi Sekretaris MPW PKS Jabar menilai, meskipun sudah ada program P3K daru pemerintah, namun permasalahan di lapangan belum bisa menyelesaikan permasalahan guru honorer, khususnya dalam hal kekosongan PNS.

“PNS yang diangkat secara serentak pada orde baru akan segera memasuki pensiun, sehingga saat ini di Indonesia mengalami darurat guru honorer dan memerlukan adanya kebijakan baru dari pemerintah untuk mengatasi hal ini,” ungkapnya.

Gus yang merupakan Perwakilan Dapil X Karawang Purwakarta dan Peraih Badan Kehormatan award 2020 ini menyebutkan perlu ada proses kebijakan yang sangat bijak terkait formasi guru honorer ini agar aman dan tidak menjadi masalah di Jawa Barat.

“Alhamdulillah sejauh ini sudah ada beberapa permasalahan yang dituntaskan seperti pengangkatan dan rotasi kepala sekolah dan pengawas, dalam hal ini kita juga mengapresiasi atas upaya yang dilakukan oleh Disdik,” tandasnya. (tiwi/tie)