PASJABAR

BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM —  Wakil Ketua I DPRD Kota Bandung, Ade Supriadi meminta BPR Kota Bandung sebagai BUMD milik Pemerintah Kota Bandung, agar segera berinovasi dan mendorong perekonomian masyarakat bangkit dari tekanan pandemi COVID-19.

“Kami menilai fungsi BPR Kota Bandung dinilai masih kalah pamor ketimbang pinjaman online (Pinjol), adapun yang sekarang mayoritas sudah mendapat izin dari OJK dan sudah legal,” ujar Ade.

Menurut Ketua DPC Partai Gerindra Kota Bandung ini, peran dari BPR Kota Bandung untuk masyarakat tidak terlihat atau nyaris nihil. Belum lagi bersaing dengan sejumlah bank swasta yang ada di Kota Bandung, BPR Kota Bandung sudah kalah fungsi dibandingkan pinjol.

“Kan aneh, menurut saya di saat swasta berlomba untuk membangun ekonomi di daerah. Mengapa peran perusahaan plat merah milik Kota Bandung malah nyenyak tidur? Apakah sudah di zona nyaman dan terlena, atau memang sudah lumpuh tapi berlagak gagah?” kata Ade.

Ade mengatakan, BPR Kota Bandung hanya memperbaiki citra dari perubahan namanya yang telah menjadi Bank Bandung.

“Sungguh miris jika bank dengan nama ibu kota Provinsi Jawa Barat dan kota metropolitan tidak sanggup membranding diri menjadi perusahaan profesional,” tuturnya.

Ade berharap BPR Kota Bandung mempunyai  perubahan yang signifikan dengan program-program perbankan untuk masyarakat Kota Bandung.

Ade memprediksi  BPR kota bandung bisa menghadirkan berbagai program dalam membantu perekonomian masyarakat, tentunya Bank Bandung akan menjadi pilihan utama masyarakat Kota Bandung.

“Jangan kalah sama pinjol dong. Perlu inovasi. Jangan berserah diri dengan kedatangan pinjol dengan berbagai alasan. Saya yakin kalau BPR Kota Bandung dapat menghadirkan program-program yang membantu perekonomian masyarakat tentunya ini akan membuat ekonomi Kota Bandung akan lebih baik,” tambah Ade.

Selain memberikan program-program untuk memikirkan masyarakat khususnya untuk masyarakat menengah ke bawah, Ade berharap BPR Kota Bandung dapat menggelar pelatihan serta pengembangan kewirausahaan di Kota Bandung. Sebab, menurut Ade, sumber daya manusia (SDM) serta teknologi yang ada saat ini memiliki potensi besar untuk memajukan Kota Bandung.

“Jadi intinya saya tidak ingin perusahaan plat merah nyenyak tidur atau berada di zona nyaman. Sudah tidak memikirkan masyarakat. Tidak memikirkan perusahaan. Dan hanya berharap penyertaan modal dari pemerintah Kota Bandung. Intinya foya-foya dan menghabiskan anggaran APBD dengan dalil penyertaan modal dengan tidak tepat sasaran,” kata Ade. (put)