JAKARTA, WWW.PASJABAR.COM – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengingatkan para pemangku kepentingan, terutama pemerintah, agar dapat mempersiapkan hadirnya penduduk usia tua yang akan mendominasi pasca era bonus demografi atau saat memasuki aging population atau aging society.
“Kita perkirakan 2045 kita sudah tidak lagi memasuki bonus demografi. Sudah lewat dan kita akan memasuki aging society atau aging population. Karena itu sekarang pemerintah juga sedang siap-siap menyongsong hadirnya warga negara usia tua itu,” katanya seperti dikutip PASJABAR dari laman kemenkopmk, Senin (28/2/2022).
Lebih lanjut, ia menjelaskan, apabila Indonesia tidak segera bersiap menyambut hadirnya aging-population, dikhawatirkan negara akan menanggung beban biaya yang tidak sedikit. Karenanya, upaya untuk itu dilakukan dengan benar-benar menyiapkan generasi produktif saat ini.
“Kita perlu beri warning bahwa tugas kita adalah mempersiapkan angkatan kerja untuk produktif. Karena orang yang berada di usia produktif belum tentu produktif kalau dia tidak bekerja secara produktif juga. Ini yang harus kita pastikan supaya nanti siap memasuki aging-population,” imbuhnya.
Dalam rangka mempersiapkan generasi produktif agar tidak menjadi beban saat memasuki aging population, Menko PMK berharap seluruh pihak dapat ikut berkontribusi. Termasuk, Perhimpunan Organisasi Alumni Perguruan Tinggi Negeri (Himpuni) yang memang memiliki jaringan luas dalam tataran perguruan tinggi negeri (PTN) di Indonesia.
Salah satu yang dapat diberikan Himpuni sebagai wujud nyata kontribusi dalam pembangunan manusia Indonesia, menurut Muhadjir, ialah dengan turut menyosialisasikan dan memberi masukan supaya perjalanan bangsa ini dapat betul-betul berdaulat dan bermartabat.
“Kita harap nanti Himpuni akan ambil bagian, misalnya dalam penanganan stunting, merdeka belajar, kampus merdeka. Itu semua adalah tema-tema besar yang sekarang diupayakan untuk membangun manusia Indonesia, terutama sekarang ini kaitannya adalah dengan penyediaan lapangan kerja. Ini pekerjaan yang besar, tidak mungkin ditangani oleh pemerintah sendiri tetapi juga oleh kekuatan-kekuatan masyarakat termasuk Himpuni,” tandasnya. (*/ytn)
