PASJABAR

BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM — Pengamat Politik dan Pemilu UGM, Wawan Mas’udi, S.IP., M.P.A., Ph.D mengatakan usulan menunda pelaksanaan Pemilu tidak masuk akal dan kontra produktif terhadap perkembangan dan sistem demokrasi yang telah dibangun selama ini.

“Pemilu itu alat mengontrol jalannya pemerintahan, baik di eksekutif maupun di legislatif. Artinya pemilu yang rutin itu merupakan fondasi bagi demokrasi elektoral yang kita punya, kalau fondasinya saja di persoalkan maka perkembangan demokrasi kita jelas akan mengarah pada kemunduran,” katanya seperti dikutip PASJABAR dari laman ugm, Sabtu (12/3/2022).

Menurut Wawan harus dipahami bahwa pemilu dan pergantian kekuasaan yang bersifat rutin itu merupakan ukuran paling dasar, sehingga jangan sampai diganggu. Jika diganggu tentu akan membuat kemunduran, dan terbukti selama 20 tahun lebih berjalan Pemilu bisa berlangsung secara rutin dan masyarakat atau publik menaruh kepercayaan yang besar untuk sistem yang dibangun.

“Meski harus diakui pula setiap kali pelaksanaan pemilu selalu ada konflik, tapi selalu bisa diatasi. Artinya ada proses pendewasaan politik yang berlangsung pada level masyarakat, dan ini berarti pula perkembangan demokrasi di Indonesia sangat bagus”, terangnya.

Ia menuturkan dalam sejarah politik Indonesia pasca-demokrasi belum pernah ada penundaan pelaksanaan Pemilu, karena memang tidak ada situasi yang memaksa untuk menunda. Hanya saja oleh sebab situasi pandemi sempat menunda jadwal untuk pemilu lokal (pilkada).

Meski begitu, sambungnya, tetap harus diingat kalau menunda pemilu lokal (pilkada) ada mekanisme penunjukan pejabat pelaksana (Plt) dan lain-lain. Sementara pemilu lokal untuk memilih kepala daerah ini  berbeda dengan pemilu yang bersifat umum atau nasional.

“Dan kita tahu hampir semua negara ketika pandemi menghebat banyak yang menjadwal ulang. Kalau kemudian Pemilu 2024 ditunda dengan alasan yang tidak jelas bisa berbahaya, bisa-bisa masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap sistem demokrasi yang telah terbangun”, ucapnya.

Perubahan konstitusi

Wawan berpendapat menunda pelaksanaan Pemilu merupakan proses yang berat. Apalagi dalam konteks Indonesia di mana UUD 1945 mengamanatkan 5 tahun sekali harus dilakukan pemilihan umum.

Dengan menunda berarti harus ada perubahan pada konstitusi, dan untuk merubah konstitusi tidak semudah yang dibayangkan. Bisa saja pemilu ditunda jika ditemukan alasan yang memaksa, misal Indonesia mengalami situasi krisis atau sedang menghadapi pandemi.

“Kita kan tidak sedang dalam situasi krisis. Betul kita sedang menghadapi pandemi, betul bangsa sedang struggle menghadapi banyak hal tapi tidak sedang dalam krisis. Pandemi memang masih ada tetapi sudah bisa kita kelola, sehingga alasan penundaan itu menjadi susah pondasinya untuk saat ini”, paparnya.

Apalagi masyarakat selama dua tahun pandemi cukup mendapat edukasi, dan sudah bisa berinvestasi dalam cara hidup yang baru. Masyarakat dinilai sudah resilien terhadap pandemi, dan cakupan vaksin sudah cukup tinggi. (*/ytn)