PASJABAR

TASIKMALAYA, WWW.PASJABAR.COM  — Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) Daerah Pemilihan (Dapil) XV (Kota dan Kabupaten Tasikmalaya) Tetep Abdulatip mengatakan, pada kegiatan reses kali ini banyak masyarakat yang mengemukakan aspirasi di bidang pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat.

“Pada reses kali ini banyak masyarakat yang mengemukakan aspirasi di bidang pembangunan infrastruktur dan juga kesejahteraan masyarakat,” ucapnya usai melakukan reses di Kantor DPD PKS Kota Tasikmalaya, Jum’at, (11/03/2022).

“Sebagian besar aspirasi di bidang infrastruktur jalan, walaupun ini bukan kewenangan kita (Provinsi), tapi sebetulnya itu bisa didanai juga ketika diusulkan oleh pemerintah kabupaten dan kota,” tambahnya.

Lanjutnya, ia mengatakan bahwa segala hal yang bersangkutan terhadap kebutuhan pokok masyarakat yang terasa langsung oleh masyarakat itu yang sering dikeluhkan.

“Banyak juga keluhan yang diutarakan oleh masyarakat seperti, kebutuhan pokok yang sulit didapatkan dan juga kenaikan-kenaikan harga pokok dalam menunjang kebutuhan sehari-hari,” ujarnya.

Lebih lanjut Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat ini mengatakan, ada juga masyarakat yang membandingkan jika masyarakat mendapatkan bantuan langsung dari pemerintah tetapi beban hidup yang ditanggung oleh masyarakat akibat kenaikan harga jauh lebih tinggi.

“Ada juga masyarakat yang membandingkan jika masyarakat mendapatkan bantuan langsung dari pemerintah sebesar Rp600 ribu dalam waktu dua bulan hingga tiga bulan sekali, sementara beban hidup yang harus ditanggung oleh masyarakat akibat kenaikan harga jauh lebih besar,” ungkap Tetep.

“Jadi saya rasa itu kecil sekali, sehingga masyarakat lebih memilih untuk menurunkan harga dan tidak mendapatkan bantuan langsung ketimbang mendapatkan bantuan langsung tetapi harga melonjak akibat kenaikan harga naik,” ucapnya.

Lebih lanjut anggota Fraksi PKS DPRD Provinsi Jawa Barat itu mengatakan, semua aspirasi yang sudah disampaikan  masyarakat bisa diakomodir dan direalisasikan oleh pemerintah provinsi. (*)