PASJABAR

JAKARTA, WWW.PASJABAR.COM — Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo menyoroti langkah pemerintah, yang ingin menghapus kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Menurutnya, pemerintah tetap perlu mempertimbangkan penghapusan PPKM secara matang, meski kini pandemi Covid-19 dalam situasi terkendali.

“Saya bukannya tidak setuju (PPKM dihapus). Saya dalam kesempatan ini hanya ingin memberikan satu pertimbangan dan masukkan, tidak bertanya. Berkaca dari kasus di Amerika yang bulan Mei, 100.000 naik. Afrika Selatan naik, Taiwan juga naik. Meskipun sama dengan kondisi saat ini, Omicron,” kata Rahmad seperti dikutip PASJABAR dari laman dpr, Selasa (24/5/2022).

Rahmad mengingatkan, jangan sampai kebijakan pelonggaran itu direspons publik dapat beraktivitas dengan bebas dan memicu pelonjakan kasus aktif Covid-19. Sebagaimana yang terjadi di sejumlah negara, yang kembali mengalami kenaikan kasus Covid-19 setelah adanya pelonggaran.

“Yang ingin saya sampaikan, yang saya khawatirkan menjadi bahan pertimbangan ketika PPKM dihapuskan jangan sampai jadi ada stigma seperti PPKM dihilangkan, PPKM sudah tidak ada, sehingga kita bebas lagi. Jangan sampai seperti itu,” ujarnya.

Politisi PDI-Perjuangan ini menyakini pemerintah tengah mempersiapkan strategi baru menyesuaikan kondisi saat ini, jika langkah penghapusan PPKM diberlalukan.

“Saya yakin kalau terjadi penghapusan PPKM itu tentunya pasti akan menggunakan strategi baru yang disesuaikan dengan situasi yang sudah sangat baik ini,” katanya.

Ia mengaku mendukung kebijakan pelonggaran tersebut. Namun, lanjut dia, pemerintah harus tetap berhati-hati. Sisi lain, pemerintah juga perlu mempersiapkan psikologis masyarakat saat kebijakan pelonggaran diterapkan.

“Saya prinsip, oke, tetapi harus hati-hati. Kalau memang belum siap dan harus mempersiapkan secara psikologis ke masyarakat, lebih baik ditunda, itu terserah dari pemerintah. Tapi paling tidak, jangan sampai ada terjadi perubahan euforia,” imbuhnya.

Terkait hal ini, Komisi IX DPR RI juga mendesak Kementerian Kesehatan RI mempersiapkan kebijakan strategis transisi pandemi menuju endemi, salah satunya tetap mengedepankan protokol kesehatan di tengah beberapa relaksasi regulasi yang akan dikeluarkan pemerintah sebagai langkah transisi menuju aktivitas normal. (*/ytn)