PASJABAR

Bandung, WWW.PASJABAR.COM – Ketua Pansus Pemekaran Wilayah DPRD Jabar, Sadar Muslihat berharap pemekaran di lilma wilayah di Jawa Barat segera teralisasi.

“Kita sudah selesai membahas di tingkat provinsi, sekarang tinggal menunggu pusat saja,” ujar Kadar.

Kadar mengatakan, dengan disahkannya Kawasan baru di Papua, seharusnya menjadi lapu hijau untuk Pemerintah pusat, agar bisa segera menindaklanjuti pemekaran di Jabar.

“Pemerintah pusat memang sekarang sedang moratorium pemekaran wilayah. Tapi kan di Papua sudah ada pemekaran wilayah, sehingga semestinya di Jabar juga bisa,” tegasnya.

Terlebih lanjut Sadar, di Jabar ini bukan hanya sekedar keinginan namun juga sudah menajdi satu kebutuhan. Sadar nencontohkan di Bogor, bagaimana jumlah penduduknya sudah sama dengan satu provinsi Sumatra selatan.

“Demikian juga di Cianjur Selatan yang letak geografis wilayahnya sangat berjauhan, sehingga menyulitkan jika warga ingin memperoleh pelayanan,” terangnya.

Mempermudah Pelayanan Jadi Alasan Dilakukannya Pemekaran

Mempermudah pelayanan memang manjadi salah satu alasan dilakukannya pemekaran terhadap beberapa wilayah di Jabar. Sehingga masyarakat bisa lebih terlayani dengan mudah dan baik, disampaing juga rasa keadila dan pemerataan pembangunan yang seharusnya bisa dirasakan semua warga Jabar.

Sadar mengakui, dengan adanya pemekaran wilayah, berarti dibutuhkan kesiapan dari berbagai aspek, yang harus disiapkan baik itu Pemprov Jabar juga pemerintah pusat.

“Ya itu sudah resiko, untuk menyiapkan berbagai kebutuhan penunjang, termasuk ketersediaan sumber daya manusia,” tambahanya.

Untuk itu, lanjut Kadar, dibutuhkan partisipasi juga dri kabuaten induk untuk membantu daerah baru di wilayahnya. Terutama untuk memenuhi kebutuhan SDM, karena sekarang pemerintah pusat juga masih memberlakukan moratorium untuk penambahan PNS baru.

“ASN nya bisa dibagi dua, untuk ke depannya bisa menyesuaikan sesuai kebutuhan,” terangnya.

Disinggung mengenai kebutuhan pembangunan infrastruktur Sadar mengatakan daerah kan tidak hanya mengandalkan APBD. Bisa juga mendapat DAU, DAK, dana perimbangan dan bantuan dari pemerintah di atasnya yang bisa dimanfaatkan.

“Walaupun untuk membentuk suatu wilaya baru dibutuhkan banyak upaya, namun itu memang harus dilakukan, mengingat pemekaran ini sekarang sudah menjadi kebutuhan,” tambahnya.

Sadar mengatakan, bagaimana dana perimbangan pemerintah pusat yang diberikan kepada Jabar yang jumlah penduduknya 50 juta jiwa rekatif sedikit, dibandingakan terhadap provinsi yang junlah kabupaten kotanya lebih banyak.

“Karenanya, kita memang harus melakukan pemekaran, agar setidaknya kita memiliki 40 kabupaten/kota di jabar. Untuk selanjutnya menyesuaikan dengan kondisi terbaru, karena itu sangat bergatung salah satunya kepada jumlah penduduk di suatu wilayah,” paparnya.

Awalnya Pemekaran akan dilakukan di Garut Selatan, Sukabumi utara, Bogor Barat, dan kini bertambah menjadi Bogor Timur, Indramayu Barat, Tasikmalaya Selatan, Garut Utara, dan Cianjur Selatan. (Put)