PASJABAR

Jakarta, WWW.PASJABAR.COM – Pandemi Covid-19 di Indonesia belum benar-benar dinyatakan berakhir.

Hal ini ditegaskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa pemerintah tidak tergesa-gesa untuk menyatakan bahwa pandemi COVID-19 sudah berakhir di Indonesia.

“Kalau untuk Indonesia saya kira, kita harus hati-hati, tetap harus waspada, tidak harus tergesa-gesa, tidak usah segera menyatakan bahwa pandemi sudah selesai,” kata Presiden Jokowi di Pintu Gerbang Gabus, Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa.

Melansir dari Antara News Diketahui Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden dalam satu wawancara di Program “60 Minutes” CBS.

Ia mengatakan dia yakin pandemi COVID-19 sudah berakhir meski mengakui bahwa AS masih memiliki masalah dengan virus SARS-CoV-2 yang terus bermutasi tersebut.

“Pandemi ini kan terjadi di seluruh dunia, dan yang bisa memberikan ‘statement’ menyatakan pandemi selesai itu adalah WHO,” ungkap Presiden.

Apalagi saat ini, katanya, masih ada beberapa negara yang kasus harian positif COVID-19 masih tinggi.

“Saya kira hati-hati, ada di satu, dua negara yang COVID-nya mulai bangkit, naik, hati-hati, kehati-hatian yang harus diterapkan,” tegas Presiden.

Pemerinta AS Katakan Pandemi Telah Berakhir

Meski Presiden AS Joe Biden mengatakan pandemi telah berakhir, Pemerintah AS masih menetapkan COVID-19 sebagai darurat kesehatan masyarakat. Pejabat AS memperpanjang status darurat kesehatan masyarakat akibat COVID-19 yang telah berlaku sejak Januari 2020 hingga 13 Oktober. Hingga saat ini, lebih dari satu juta orang AS meninggal karena COVID-19. Bahkan data dari Universitas Johns Hopkins menunjukkan rata-rata kematian dalam tujuh hari terakhir mencapai lebih dari 400 orang. Meski pada sisi lain, sekitar 65 persen dari total populasi AS disebut telah divaksinasi lengkap.

Sedangkan Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan bahwa akhir pandemi COVID-19 sudah “di depan mata”.

Bahwa dunia tidak pernah berada dalam posisi yang lebih baik untuk mengakhiri COVID-19.

Sementara itu Koalisi untuk Inovasi Kesiapsiagaan Epidemi (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations/CEPI) .

Membuka jaringan vaksin global bagi industri farmasi di Indonesia kata seorang pejabat Kementerian Kesehatan RI.

“CEPI telah memilih PT Bio Farma (Persero) untuk berpartisipasi dalam pengembangan vaksin COVID-19 setelah mengikuti uji tuntas dengan hasil yang positif,” kata Sekretaris Jenderal Kemenkes RI Kunta Wibawa Dasa Nugraha yang dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

CEPI adalah koalisi internasional yang terdiri atas pemerintah, akademisi, filantropis, lembaga swasta dengan visi menciptakan dunia yang bebas dari ancaman epidemi dan pandemi.

Misi CEPI adalah mempercepat pengembangan vaksin dan respons biologis lainnya terhadap ancaman epidemi dan pandemi.

Masih Butuh Produksi Vaksin Secara Cepat

Agar dapat dijangkau oleh semua orang yang membutuhkan, serta produksi vaksin secara cepat dan berkesinambungan.

Kunta menyebut CEPI sebagai salah satu entitas pelaksana untuk memajukan upaya kolaboratif antarlembaga kesehatan global.

Dalam melakukannya, CEPI telah menempatkan jaringan yang kuat di tataran global yang diperlukan untuk menerapkan respons pandemi.

“Untuk alasan ini, kami sangat menghargai dukungan berkelanjutan dan komitmen kuat CEPI untuk meningkatkan akses ke vaksin yang aman dan efektif bagi semua orang yang membutuhkan di seluruh dunia,” katanya.

Bio Farma sebagai industri farmasi milik pemerintah Indonesia memperoleh peluang untuk menjadi pemain penting dalam jaringan vaksin global di bawah mekanisme CEPI, kata Kunta.

Tidak hanya itu, Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI Rizka Andalucia, terpilih sebagai anggota dewan Investor CEPI periode 2022-2025.

Menurut Kunta posisi Dirjen Rizka untuk duduk dalam struktural penting CEPI menunjukkan posisi Indonesia diperhitungkan di dunia Internasional.

Hal itu tidak lepas dari peran strategis Indonesia mewakili negara berkembang atau 85 persen dari penduduk dunia dengan potensi pasar yang besar dan memiliki komitmen yang kuat untuk mengembangkan penelitian vaksin.

Selain itu, Rizka menjadi perwakilan dari kelompok negara di regional selatan yang duduk di Board Member untuk menjawab tantangan pandemi global mendatang.

“Kolaborasi dengan CEPI akan membuka akses yang lebih baik bagi Indonesia guna memperoleh informasi tentang pengembangan vaksin dan uji klinis terbaru serta pelatihan untuk uji klinis dan laboratorium,” ujarnya.

Kementerian Kesehatan memandang penting kerja sama dengan CEPI, untuk mencapai target dan tujuan dalam pengembangan vaksin yang berkeadilan.

Sekjen Kunta menilai solidaritas, multilateralisme, dan kekuatan teknologi bersama adalah elemen penting untuk keluar dari kondisi krisis kesehatan karena tekanan berlebihan pada sistem kesehatan negara, dan kurangnya akses ke tindakan medis yang tepat.

“Jangan hanya melihat hilangnya nyawa dan kesehatan yang buruk, tetapi juga melihat bahwa ini saatnya memperkuat sistem kesehatan,” katanya. (Nis)