KOTA BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM – Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum mendorong perusahaan migas dan Pertamina untuk membangun Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) di daerah-daerah pesisir. Tujuannya guna memudahkan nelayan mendapatkan solar bersubsidi.
Menurut Pak Uu, nelayan menjadi salah satu kelompok yang paling rentan terdampak kenaikan harga BBM bersubsidi, khususnya solar yang menjadi bahan bakar utama untuk melaut.
Pak Uu juga menuturkan, banyak yang terpaksa tidak melaut hingga berminggu-minggu karena tidak mendapatkan BBM bersubsidi.
“Sebelum ada kenaikan (BBM), biasanya mereka (nelayan) agak kesulitan untuk mendapatkan BBM khususnya solar, kemudian ditambah sekarang ada kenaikan, lebih sulit lagi,” ucap Pak Uu usai Rapat Koordinasi Rencana Penyaluran BBM bagi Nelayan di Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (20/9/2022).
“Sekalipun diperbolehkan dengan kartu mereka membeli solar bersubsidi, tetapi mereka ngantri dan mereka jauh dari dermaga. Oleh karena itu, saya minta kepada pihak migas ataupun Pertamina untuk membangun SPBN yang ada di wilayah-wilayah yang barusan disampaikan itu untuk dibangun,” tuturnya.
Meskipun kebutuhan SPBN sangat banyak, Pak Uu menuturkan bahwa, setidaknya, pembangunan dapat diutamakan bagi daerah-daerah pelabuhan aktif.
Seperti Pangandaran, Bekasi, wilayah pantai utara dan wilayah pantai selatan.
“Kami agak sedikit memaksa untuk membangun SPBN ini. Mudah-mudahan mereka (perusahaan migas dan Pertamina) punya keinginan ataupun niat baik sesuai dengan keinginan kami dan keinginan para nelayan,” tuturnya.
Permasalahan Nelayan Masih Banyak
Selain ketersediaan bahan bakar bersubsidi, Pak Uu juga mengatakan bahwa permasalahan yang mencakup kurangnya dermaga di berbagai tempat.
Serta sulitnya mendapatkan modal melaut.
Sehingga banyak dari para nelayan terjerat hutang kepada rentenir. Ia menegaskan, Pemda Provinsi Jabar sudah mengambil langkah-langkah guna mengurai kebutuhan para nelayan tersebut.
Untuk dermaga, kata Pak Uu, pihaknya akan mengutamakan pembangunan di wilayah prioritas.
Karena mayoritas tidak membutuhkan dermaga besar, sehingga dapat diupayakan sesuai kemampuan Pemda Provinsi Jabar.
Sedangkan untuk menanggulangi hutang kepada rentenir, Pemda Provinsi Jabar melibatkan pihak perbankan untuk membantu para nelayan.
“Kebutuhan tentang dermaga, ini sudah diinventarisasi karena kebutuhannya sangat banyak, diambil skala prioritas yang akan dibangun sesuai dengan kemampuan kami di berbagai tempat,” ucap Pak Uu.
“Kami sudah dapat izin dari Pak Gubernur untuk mengundang pihak perbankan yang ada di wilayah Jabar, baik bank bjb ataupun perbankan lainnya, untuk diminta memberikan kebijakan dan perhatian di saat mereka mau melaut, supaya tidak seperti itu (berhutang pada rentenir),” imbuhnya. (*/Nis)
