JAKARTA, WWW.PASJABAR.COM – Pemilu dan Pilkada pada 2024 mendatang akan menjadi pesta demokrasi terbesar sepanjang sejarah di Indonesia. Maka dari itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk berhati-hati.
Jokowi juga menjelaskan peran Bawaslu dalam mengawasi pemilu 2024 menempati posisi sentral untuk membangun pemilu yang berkualitas. Hal itu ia sampaikan pada acara Konsolidasi Nasional Bawaslu 2022 di Jakarta, Sabtu (18/12/2022).
“Dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya, ini akan menjadi yang sangat besar. Hati-hati mengenai ini dan mungkin yang terberat. Hati-hati mengenai ini, yang melibatkan jumlah pemilih yang sangat besar dengan rentang pemilihan yang luas,” imbaunya.
Dilansir dari ANTARA, Jokowi mengatakan dengan pengalaman penyelenggaraan pemilu-pemilu sebelumnya, Indonesia memiliki bekal yang lebih dari cukup untuk mempersiapkan pemilu ke depan yang jauh lebih berkualitas.
Menurutnya, kualitas pemilihan umum merupakan fondasi politik yang penting di dalam bernegara dan berpemerintahan.
“Untuk menjaga integritas pemilu, pengawasan harus di semua tahapan pemilu. Seluruh prosesnya harus diawasi dengan sangat cermat, ditangani dengan sangat hati-hati, untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas,” katanya.
Jokowi: Kepercayaan adalah Kunci
Presiden juga mengingatkan bahwa kepercayaan adalah kunci dalam proses demokrasi. Penyelenggaraan pemilu yang terpercaya akan membuahkan sebuah legitimasi yang kuat.
Jokowi juga mengingatkan persoalan yang kerap terjadi dalam setiap pemilu, yaitu soal daftar pemilih tetap (DPT) yang sering dijadikan bahan untuk menuding terjadinya kecurangan.
Oleh sebab itu, Presiden berharap melalui Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja, penyusunan DPT benar-benar diawasi, bahkan Bawaslu diminta untuk melaporkan jika ada pihak yang menghambat proses tersebut.
“Kalau ada yang menghambat, apalagi dari pihak pemerintah yang tidak kooperatif, nanti Pak Rahmat Bagja laporkan kepada saya karena urusan DPT ini sangat krusial. Dari tahun ke tahun selalu ini terus yang menjadi bahan dan sangat memengaruhi trust, memengaruhi kepercayaan masyarakat kita,” ucapnya.
Petakan Potensi Pelanggaran
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk memetakan provinsi hingga kecamatan yang berpotensi terjadinya pelanggaran dalam Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.
Pemetaan pelanggaran menjadi salah satu dari empat arahan yang diberikan Presiden Jokowi pada acara Konsolidasi Nasional Bawaslu 2022.
“Bawaslu di kabupaten/kota memetakan, Bawaslu di kecamatan memetakan, semuanya akan lebih memudahkan. Perhatikan satu per satu setiap kemungkinan, jangan sampai ada yang terlewat. Lakukan perencanaan yang matang, siapkan langkah pencegahan, siapkan langkah-langkah mitigasi, siapkan langkah-langkah antisipasi. Jangan sampai ada kejadian kita baru pontang-panting,” jelasnya.
Bawaslu Diminta Fokus pada Upaya Pencegahan Pelanggaran
Presiden menegaskan bahwa Bawaslu jangan hanya bekerja saat terjadi pelanggaran, serta pasif menunggu pengaduan. Menurut dia, Bawaslu harus sejak dini mencegah terjadinya gesekan yang bisa menimbulkan benturan-benturan sosial.
Lebih jauh, Presiden berharap Bawaslu tidak hanya berhenti pada level pengawasan teknis pelaksanaan tahapan pemilu, namun juga memiliki indeks kerawanan pemilu. Presiden juga merespons baik rencana Ketua Bawaslu Rahmat Bagja yang akan meningkatkan pengawasan terkait pemilu di media sosial karena sering menjadi ajang menyebarkan isu atau memanas-manasi masyarakat.
Jokowi menekankan bahwa salah satu faktor kerawanan pada pemilu dan pilkada itu adalah soal politik identitas, politik SARA, dan hoaks.
“Kita tidak bisa bersantai-santai dengan politik identitas, politisasi agama, politik SARA, jangan berikan ruang apa pun kepada ini, ini sangat berbahaya sekali. Ini bisa menjadi peluang pihak lain untuk memecah belah keutuhan negara kita, keutuhan kita sebagai sebuah bangsa,” tegasnya.
Bawaslu Diminta Agar Bekerja Cepat
Arahan ketiga, Presiden meminta Bawaslu bekerja cepat, responsif, dan selalu berada dalam koridor hukum. Bawaslu juga diminta agar merespons dan menyelesaikan pengaduan dengan cepat, menindak dan menyelesaikan berbagai pelanggaran dengan tegas, memegang teguh integritas, dan melakukannya secara adil dan tidak memihak.
Arahan keempat, Presiden mendorong agar Bawaslu melibatkan partisipasi masyarakat seluas-luasnya. Presiden juga meminta agar Bawaslu menggencarkan pendidikan politik, literasi, dan partisipasi masyarakat untuk menjaga pemilu yang berintegritas dan berkualitas.
“Partisipasi masyarakat ini akan mempermudah tugas Bawaslu. Partisipasi masyarakat ini salah satunya penting dalam mengatasi praktik politik uang, ini hati-hati banyak kejadian mengenai ini,” tuturnya. (ran)
