BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM — Memasuki 2023 masih banyak evaluasi DPRD Kota Bandung terkait kinerja Wali Kota Bandung. Salah satunya sorotan dari Wakil Ketua III DPRD Kota Bandung Edwin Senjaya, yang berharap disisa kepemimpinannya, Yana Mulyana bisa memaksimalkan waktu yang tidak lama lagi.
“Masih banyak hal-hal yang perlu diperbaiki (kinerja Wali Kota Bandung) ke depan. Apalagi ini kita sudah menghitung-hitung tahun terakhir Wali Kota dan jajarannya. Kita berharap tahun terakhir ini bisa meninggalkan warisan yang bagus,” ujar Edwin.
Edwin mengatakan ada beberapa hal yang perlu disampaikan, di antaranya bidang pendidikan. Edwin mengatakan penyebaran sekolah khususnya SMP yang tidak merata.
“Sementara kita pakai sistem zonasi. Sehingga banyak siswa yang tidak tertampung. Meskipun sebenarnya murid SD juga banyak yang tidak tertampung, tapi yang sangat terlihat adalah di tingkat SMP,” ujarnya.
Edwin mencontohkan di beberapa daerah pemilihan (dapil) sekolah sangat minim. Terutama untuk sekolah negeri, karena untuk sekolah swasta, Edwin mengatakan itu di luar kewenangan Kota Bandung.
“Misalnya di Bandung Kidul hanya ada SMPN 34. Itu jelas tidak bisa menampung seluruh kebutuhan masyarakat yang ada di sana. Idealnya ditambah dan kita sudah ajukan sekian lama, namun sampai sekarang belum teralisasi. Demikian juga dengan Regol, ditambah lagi dapil-dapil yang lain.” terang Edwin.
Selain itu, Edwin mengatakan ada sekolah yang masih menahan ijazah. “Harusnya jangan sampai ada warga tidak mampu yang tidak bisa bersekolah, lantaran ijazahnya ditahan,” tegasnya.
Selain itu, kaitan PPDB, Edwin mengatakan dengan sistem zonasi ini, banyak anak sekolah yang tidak bisa diterima.
Menurut Edwin, ini parameternya tidak jelas, karena ada warga yang merasa lebih dekat posisi rumahnya, tapi kalah dengan siswa yang rumahnya lebih jauh. Di sisi lain Edwin mengatakan, masih ada juga sekolah yang perlu direhab karena kondisi yang tidak layak.
“Padahal dana paling besar di dinas pendidikan,” tambahnya.
Hal lain yang juga harus diperhatkan adalah masalah kesehatan. Edwin mentakan, pihaknya mendapatkan laporan bahwa program UHC belum menyentuh masyarakat yang membutuhkan secara efektif.
“Contoh beberapa kali saya harus dampingi warga tidak mampu datang berobat, tapi tidak terlayani dengan baik. Semestinya ini harus segera ada perbaikan, mengingat dana yang dikeluarkan untuk program ini sekitar Rp200 miliar,” bebernya.
Sama halnya dengan infrastruktur, Edwin menyoroti masalah banjir dan perbaikan jalan. Menurutnya masih banyak genangan di jalan. Sehingga ini masih menjadi keluhan di setiap reses.
“Nah selain memang kuantitas perbaikan, kita juga harus perhatikan kualitas pekerjaan. Sehingga jalan tidak lekas berlubang,” tegasnya.
Selain itu, Edwin juga menggaris bawahi peraturan (Perda) yang tidak efektif. Banyak erda yang sudah dibuat dan disahkan, namun minim implementasi. Salah satunya adalah perda K3.
“Masih banyak Perda yang kurang sosialisasi dan kurang pengawasan. Sehingga implementasinya tidak maksimal,” sesalnya.
Edwin juga menyampaikan, sebagai anggota DPRD, pihaknya masih kerap mendapaktan keluhan dari warga terutama terkait pelayanan yang masih kurang maksimal. Salah satunya adalah layanan kependudukan yang masih rumit dan memakan waktu cukup lama dalam penyelesaiannya.
Meskipun layanan kependudukan ini kabarnya menggunakan layanan digitalisasi, namun Edwin mengingatkan, belum semua warga Kota Bandung melek teknologi.
“Bahkan dalam beberapa kasus, anggota DPRD harus turun langsung untuk membantu menyelesaikannya,” tambahnya.
Di sisi lain, rotasi dan mutasi PNS di lingkungan Pemkot Bandung juga tidak berjalan dengan baik. Meskipun menggunakan merit sistem, tetapi pada kenyataannya, masih ada PNS yang menduduki satu jabatan dalam kurun waktu yang lama.
“Bahkan ada juga jabatan yang dibiarkan kosong dalam kurun waktu cukup lama. Salah satunya adalah jabatan lurah, bisa dibayangkan, bagaimana pelayanan kepada masyarakat jika jabatan lurrah diiarkan kosong dalam kurun waktu yang cukup lama,” bebernya.
masakah kinerja BUMD yang sebagian besar masih kurang memuaskan juga menjadi sorotan Edwin. Demikian juga dengan predikat smart city yang disandang kota Bandung, namun dalam beberapa hal masih belum menunjang, seperti aplikasi yang masih belum terintegrasi antar SKPD.
Terakhir yang juga menjadi sorotan Edwin adalah angka stuntingd an ODF yang ada.
“Padahal, Kota Bandung ini kan kota metropolitan, kota penyangga dan ibu kota provinsi. Sangat tidak selayaknya jika masih terdapat angka kemiskinan dan angka ODF,” sesalnya. (put)
