CIMAHI, WWW.PASJABAR.COM — Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum mengapresiasi berbagai pelatihan yang diberikan untuk siswa disabilitas di SLBN A Citeureup. Sehingga siswa memiliki keahlian dan keterampilan untuk masa depan mereka.
Dalam kunjungan ke SLBN A Citeureup, Uu menyempatkan diri melihat hasil pencetakan Al-Quran Braille dan buku braille. Selain itu, dia juga berbincang-bincang dengan siswa SLB yang belajar menjadi montir kendaraan bermotor.
“Bangga ya. Ada yang bisa bongkar motor, bisa mengaji, dan keahlian lain yang belum tentu bisa didapat kalau tidak bersekolah. Siapa tahu setelah lulus buka bengkel. Keahlian mereka ini nantinya akan jadi bekal di masa mendatang,” katanya.
Uu mengatakan, pihaknya terus mendorong sarana prasarana untuk pendidikan disabilitas. “Memang belum sempurna tapi dibanding SLB lain sudah ada kelebihan. Pendidikannya juga bukan sekedar formal, tapi ada pendidikan rohani seperti tahfidz Al-Qur’an dan pemberian keahlian lainnya,” ujarnya.
Dengan berbagai kegiatan tambahan kompetensi yang diberikan, Uu berharap siswa disabilitas bisa hidup mandiri.
“Mereka bisa mandiri dengan keahliannya bisa mendapat pekerjaan yang ujungnya mendatang rejeki dan meningkatkan kesejahteraan mereka,” tuturnya.
Uu meminta masyarakat tidak mengucilkan warga disabilitas. “Masyarakat kalau ada keluarganya yang difabel jangan disimpan di rumah, diumpetin karena malu sama keluarga, tetangga, dan lainnya. Suruh belajar,” ucapnya.
“Kita sebagai orang tua bisa meninggal duluan, saat kita masih ada mereka bisa terurus. Kalau orangtua sudah tidak ada sementara mereka tidak punya kemampuan maka bisa jadi beban. Tolong mereka beri kemampuan, beri keahlian, kalau tidak ada biaya masukkan ke SLB pemerintah. Insya Allah mereka bisa merasakan manfaat dan hikmahnya kelak,” sambungnya.
Uu Dorong Pemerataan Sarana Prasarana Pendidikan Siswa Difabel
Uu menyatakan, akan terus mendorong pemerataan sarana prasarana pendidikan termasuk untuk pendidikan warga difabel. Seperti kebutuhan asrama di SLBN A Citeureup yang perlu diperhatikan baik dari dana pemerintah maupun CSR dari lembaga swasta.
“Di sekolah ini tidak ada asrama, sementara siswa seharusnya diasramakan. Kami akan berusaha, diantaranya mengupayakan kode rekening sekolah berasrama agar bisa dapat bantuan. Atau dana CSR, kenapa tidak dana sosial itu disalurkan ke lembaga pendidikan disabilitas,” tuturnya.
“Nanti kami akan laporkan ke Pak Gubernur Jabar sesuai arahan. Yang jelas, mau warga yang normal ataupun difabel, semua memiliki hak sama untuk pendidikan. Merupakan kewajiban kami sebagai pemerintah untuk penyediaan layanan agar masyarakat bisa mendapat akses belajar,” pungkasnya. (uby)
