PASJABAR

JAKARTA, WWW.PASJABAR.COM — Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan langkah tegasnya untuk membabat habis mafia sepak bola. Menurutnya, praktik mafia sepakbola harus diganjar sanksi tegas secara hukum.

Oleh karena itu, Erick Thohir menggandeng Polri dengan instrumen yang dimilikinya untuk mengungkap sekaligus menyeret oknum mafia ke jeruji besi.

“Kita vonis kartu merah untuk para mafia bola. Sepakbola kita sulit berkembang selama mafia pengatur skor belum kita tendang,” ujar Erick Thohir dalam keterangan persnya di media center Stadion Utama Gelora Bung Karno yang dikutip Senin (20/2/2023).

Dilansir dari laman PSSI, dalam kesempatan itu, Erick bertemu Kapolri Listyo Sigit Prabowo untuk segera menyusun langkah tegas dalam misi menyeret mafia ke jalur hukum.

Dia menegaskan, dari otak hingga pembantu aktor mafia sepakbola akan diproses tegas. Selain pidana, ancaman larangan berkecimpung di sepakbola seumur hidup akan dijatuhkan PSSI.

“Akarnya yang perlu kita cabut, dan kita tidak boleh takut! Hukumannya bertingkat. Tapi kalau perlu, seumur hidup diblacklist dari sepakbola, biar jera. Posisi saya tegas: tumpas mafia pengatur skor sampai tuntas,” tegasnya.

Demi menjerat para pelaku atur skor, Erick pun telah menyiapkan langkah reaktif sekaligus proaktif. Dengan menggandeng Polri, PSSI akan membentuk sistem yang mencegah atur skor.

“Saya siap bekerjasama dengan Pak Listyo Sigit untuk mengobati borok dalam sistem yang sakit. Jadi bukan sekedar basa-basi di permukaan kulit,” ujarnya.

Menurutnya, fair play dan sportsmanship bukan cuma untuk mereka yang ada di lapangan. Tapi juga untuk seluruh insan dalam ekosistem sepakbola kita. Rule of the game, kata Erick harus konsisten diterapkan. “Tidak ada ruang bagi mafia yang bikin sepakbola kita jadi pecundang. Saya siap keluarkan kartu merah bagi para mafia bola,” tutup Erick.

Sejak ditetapkan sebagai Ketua Umum PSSI, Erick Thohir bergerak cepat dalam menata persepakbolaan nasional. Pada rapat pertama exco PSSI Sabtu (18/2/2023), Erick mengumumkan dibentuknya dua komite adhoc yang akan khusus mengurusi suporter dan pembangunan infrastruktur. (*/ran)