BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM– Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Jawa Barat menggelar diskusi bertajuk “Strategi Kampanye Orang Muda dalam Upaya Perlindungan dan Pemberdayaan di Jawa Barat” pada Selasa (21/3/2023) di Zest Hotel Sukajadi Bandung.
Acara ini diikuti oleh 30 peserta dari 22 instansi yang ada di Jawa Barat.
Sekretaris Wilayah Koalisi Perempuan Indonesia Pemprov Jabar Darwinih mengungkapkan bahwa Koalisi Perempuan Indonesia melalui program Generation G berupaya menciptakan masyarakat adil gender (gender justice) dan bebas kekerasan (violence-free) bersama dan untuk laki-laki dan perempuan muda dengan segala keragaman mereka.
“Fokus dari program ini adalah
keadilan gender yang bertujuan untuk meningkatkan posisi kaum muda, perempuan dan kelompok-kelompok yang dikecualikan dengan menerapkan prinsip-prinsip Gender Transformative Approach (GTA), penyertaan kaum muda, dan pelibatan laki-laki (muda) secara eksplisit,” tuturnya.
Hal ini dilakukan, sambungnya melalui upaya untuk menggalang dukungan publik, meningkatkan kebijakan dan
undang-undang, memperkuat masyarakat sipil dan menciptakan dampak positif yang berkelanjutan.
“Hal ini menjadi sangat penting mengingat kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2021 meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya,” ucapnya.
Menurut Data Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Jabar selama tahun 2021, menerima aduan sebanyak 505 kasus kekerasan, sedangkan angka kasus kekerasan pada tahun 2020, jumlah pengaduan kasus kekerasan mencapai 389 kasus. Dan di tahun 2019 hanya 95 kasus.
“Melihat ini, kami merasa perlu untuk membangun jaringan orang muda dan perempuan yang mempunyai visi misi yang sama, sebagai upaya untuk mencegah kekerasan berbasis gender dan menyusun strategi kampanye untuk mendorong advokasi kebijakan kepada pemerintah daerah propinsi Jawa Barat. Dengan orang muda dan perempuan dilibatkan secara bermakna pada setiap proses penyusunan kebijakan oleh pemerintah daerah,” tandas perempuan yang biasa dipanggil Wini ini.
Ia melanjutkan bahwa acara ini diharapkan dapat membangun solidaritas antar lembaga dan organisasi, sehingga menghasilkan sinergitas kedepannya dalam upaya perlindungan dan pemberdayaan perempuan di Jawa Barat dalam bentuk kampanye bersama berikut strateginya.
“Dalam diskusi ini, kami membahas terkait ranperda tentang pemberdayaan dan Pelindungan Perempuan Propinsi Jawa Barat yang telah disetujui oleh DPRD Jabar menjadi Perda. Dan sekarang sedang proses penomoran dan tandatangan Gubernur Jabar,” ungkapnya.
Sebagai tindak lanjut, Koalisi Perempuan Indonesia Wilayah Jabar akan mengawal implementasi Perda Pemberdayaan dan Pelindungan Jawa Barat, dan akan berkordinasi dengan DP3AKB Propinsi Jabar terkait mendorong aturan pelaksananya. Karena dalam amanah perda, pemerintah propinsi Jabar ( Gubernur) selanjutnya akan menyusun Rencana Aksi Daerah.
“Saya berharap dalam penyusunan draft RAD, Pemerintah Propinsi penting untuk melibatkan organisasi masyarakat sipil yang fokus di isu perempuan, supaya subtansinya sesuai dengan kebutuhan pelindungan bagi perempuan di Jawa Barat. Jangan sampai Perda ini dibuat malah cenderung mendiskriminasi dan mengatur tubuh atau perilaku perempuan,” pungkasnya. (tiwi)
