JAKARTA, WWW.PASJABAR.COM — Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri telah melakukan koordinasi dan diskusi mendalam dengan para ahli dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), ahli korporasi, ahli pidana dan ahli lainnya dalam penyelidikan kasus TPPU Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun, Panji Gumilang.
“Sudah dilakukan koordinasi dan diskusi yang mendalam dengan para ahli TPPU dan ahli pidana terkait dugaan TPPU PG (Panji Gumilang). Namun masih dalam proses penyelidikan,” kata Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Pol. Whisnu Hermawan, Jumat (21/7/2023).
Dilansir dari ANTARA, berdasarkan hasil penyelidikan, pihaknya masih akan melanjutkan pemeriksaan saksi-saksi dari pihak Pondok Pesantren Al Zaytun.
“Minggu depan kami akan undang beberapa saksi dari Yayasan Al Zaitun,” ucapnya.
Dugaan TPPU ini berawal dari laporan hasil analisa (LHA) dari PPATK yang diberikan ke Polri. Dilihat dari polanya ditemukan unsur TPPU (money laundering), tindak pidana korupsi dan penggelapan.
Dugaan TPPU Panji Gumilang diungkap oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD, Selasa (11/7/2023).
Mahfud MD menduga ada penyalahgunaan aset-aset Ponpes Al Zaytun yang dilakukan oleh Panji Gumilang selaku pemimpin pesantren yang terletak di Indramayu.
Beberapa aset yang diduga disalahgunakan, di antaranya tanah-tanah milik Ponpes Al Zaytun yang sertifikat kepemilikannya atas nama Panji Gumilang dan keluarganya.
Mahfud MD menyampaikan hasil pengecekan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) menunjukkan ada 295 bidang tanah yang kepemilikan sertifikatnya atas nama Panji Gumilang dan keluarganya. (ran)
