BEKASI, WWW.PASJABAR.COM — Pemberlakuan sistem zonasi pada PPDB menimbulkan banyak protes, hal ini dirasakan oleh Ketua Komisi Komisi IV DPRD Kota Bekasi Darajat Kardono.
“Menyoroti banyaknya komplain terkait pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2023/2024 di dapil saya. Fenomena yang menjadi catatan adalah adanya famili lain pada sistem zonasi,” ujar Darajat.
Darajat mengatakan, sebenarnya, hal ini sudah sering terjadi dari tahun ke tahun. Fenomena famili lain hampir terjadi setiap pelaksanaan PPDB di Kota Bekasi. Yaitu calon siswa menumpang alamat ke orang yang domisili dekat dengan sekolah yang dituju, dengan harapan bisa masuk melalui jalur zonasi.
“Namun, darajat menilai ternyata Disdik (Dinas Pendidikan,red) memang lebih senang kecemplung di lubang yang sama,” tambahnya.
Melihat masih ada fenomena ini, kata dia, dapat disimpulkan bahwa komitmen perbaikan bekelanjutan “tidak hadir” dalam pola kerja pemerintah daerah.
“Seyogyanya, inisiatif proses perbaikan harus dimulai bila memang komitmen perbaikan bekelanjutan itu “ada”,” kata dia.
Untuk perbaikan, jelasnya, bisa mulai inventarisir setiap permasalahan yang terjadi pada setiap akhir periode PPDB selesai, kemudian membuat forum lesson learned atau pembelajaran dari para stakeholder terkait atas setiap kurun proses PPDB.
“Kemudian identifikasikan formulasi akar masalah. Lalu inisiasikan sebuah proyek perbaikan untuk mengeliminasi akar masalah tersebut,” terangnya.
Terakhir, kata dia, menentukan tindakan perbaikan dan menjadikan sebuah prosedur tetap baku pada proses PPDB berikutnya dan seterusnya.
“Akan sangat indah bila hal tersebut terjadi, dan menjadi komitmen untuk perbaikan meningkatkan tatakelola eksekutif dari waktu ke waktu, namun kalau tidak ada komitmen perbaikan, niscaya akan berulang terus permasalahan tersebut,” kata Daradjat. (*/put)
