PASJABAR

BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung melaunching Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kecamatan Kabupaten Bandung dan Geoportal Palapa Versi 4.0, Kamis (23/11/2023). Luar biasanya, launching Geoportal ini menjadi yang pertama di Jawa Barat.

Kepala Diskominfo Kabupaten Bandung, Yosep Nugraha mengatakan launching Geoportal yang merupakan kerjasama Pemkab Bandung dengan Badan Informasi Geospasial ini merupakan yang pertama dilakukan pemerintah daerah di Jawa Barat.

“Nantinya, data IPM Kecamatan dan Geoportal Palapa Versi 4.0 ini akan menjadi alat ukur untuk menilai capaian pembangunan di masing-masing kecamatan sekaligus sebagai acuan untuk menyusun arah kebijakan dan strategi pembangunan pemerintah daerah,” ujar Yosep saat launching IPM Kecamatan dan Geoportal Palapa Versi 4.0 dan penandatanganan PKS Integrasi Aplikasi di Kabupaten Bandung di Sutan Raja Hotel, Kamis (23/11/2023).

Dalam penyusunan IPM Kecamatan di Kabupaten Bandung ini, kata Yosep, Diskominfo Kabupaten Bandung bekerja sama dengan Fakultas MIPA Institut Pertanian Bogor (IPB), sementara Pembuatan Portal Geospasial 4.0 bekerjasama dengan Badan Informasi Geospasial (BIG).

Untuk penginputan data geospasial merupakan sinergitas dan kolaborasi dengan perangkat daerah di lingkungan Pemkab Bandung. Sebelum launching ini, Diskominfo bersama BIG telah melaksanakan pelatihan geospasial terhadap para pengelola data perangkat daerah. Ke depan, data terintegrasi ini dapat dibaca lengkap dengan pemetaannya secara akurat.

Penyusunan IPM Kecamatan Dipandang Sangat Mendesak

Sementara itu, Bupati Bandung Dadang Supriatna yang diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bandung, Cakra Amiyana mengatakan penyusunan IPM Kecamatan dipandang sebagai hal yang sangat mendesak sebagai sumber informasi pembangunan daerah dan sangat penting dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan yang lebih baik.

Sebab perencanaan yang sistematis dan komprehensif hanya dapat diwujudkan apabila setiap tahapan perencanaan dilengkapi dengan data yang akurat dan mendetail. Oleh karena itu, dibutuhkan ketersediaan data mengenai pembangunan manusia yang representatif dalam menggambarkan kondisi sosial ekonomi suatu wilayah seperti wilayah tingkat kecamatan.

“IPM yang menggambarkan tiga komponen utama yaitu angka harapan hidup (derajat kesehatan), angka rata-rata harapan lama sekolah (pendidikan) dan kemampuan daya beli masyarakat beserta komponennya, dapat dijadikan referensi pembangunan terutama sebagai bahan pengambilan kebijakan ke depan,” ujar Bupati Dadang Supriatna diwakili Sekda Cakra Amiyana.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), IPM Kabupaten Bandung termasuk dalam kategori “tinggi” dari 27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Bahkan, IPM Kabupaten Bandung terus meningkat dalam tiga tahun terakhir atau selama masa kepemimpinan Bupati Bandung Dadang Supriatna.

Pada tahun 2021, IPM Kabupaten Bandung mencapai 72,73. Nilai ini meningkat 0,34 poin (0,47 persen) dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya (72,39). Selanjutnya pada tahun 2022, IPM Kabupaten Bandung mencapai 73,16 poin dan pada tahun 2023 ini IPM -nya kembali meningkat menjadi 73,64 poin.

“Tentu ini prestasi yang luar biasa yang dicapai Pemkab Bandung di bawah komando Pak Bupati. Alhamdulillah IPM kita terus meningkat signifikan dalam tiga tahun terakhir,” ujar Cakra Amiyana.

Ia mengaku menyambut baik penyusunan IPM pada setiap kecamatan di Kabupaten Bandung.

Karena nilai IPM Kecamatan beserta komponennya dapat dijadikan sebagai refleksi dari keberhasilan pembangunan manusia serta sebagai bahan masukan bagi perencanaan pembangunan dan pengambilan kebijakan pemerintah daerah termasuk pemerintah kecamatan ke depan.

“IPM Kecamatan ini juga akan jadi bench marking untuk kita memberikan dana alokasi (insentif pembangunan) bagi kecamatan. Yang dilihat bukan tingginya IPM, namun yang paling utama adalah adanya peningkatan IPM setiap tahunnya,” ungkap Sekda.

Di samping itu, tersedianya data IPM Kecamatan dan Geoportal ini juga sebagai upaya integrasi dan kolaborasi dalam pemanfaatan informasi dan data antar perangkat daerah di lingkungan Pemkab Bandung. (fal)