PASJABAR

BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM — Prof. Dr. Iwan Satibi, S.Sos., M.Si telah dikukuhkan menjadi Guru Besar dalam Bidang Ilmu Administrasi Publik Universitas Pasundan (Unpas) pada Sabtu (27/4/2024). Prof Iwan Satibi menyampaikan orasi ilmiah mengenai Konstruksi Model Sinergitas Kebijakan Publik Berbasis Etis.

Prof Iwan Satibi dalam orasi ilmiah ini menyampaikan secara konseptual istilah konstruksi seringkali menyajikan adanya diskursus yang cukup dinamis. Oleh karena itu, dapat dimengerti jika definisi konstruksi ini kemudian dimaknai sebagai konsep yang cukup sulit untuk dipahami dan disepakati secara bulat.

“Dengan perkataan lain, kata konstruksi mempunyai beragam makna interpretasi dan tidak dapat didefinisikan secara tunggal, dalam arti sangat tergantung pada konteksnya,” katanya.

Namun secara umum istilah konstruksi seringkali digunakan untuk mendeskripsikan objck keseluruhan bangunan yang terdiri dari bagian-bagian struktur (Ervianto, 2004). Misal konstruksi struktur bangunan adalah bentuk/bangun secara keseluruhan dari struktur bangunan. Contoh lain: konstruksi jalan raya, konstruksi jembatan, konstruksi kapal dan lain-lain.

“Dalam konteks ini, istilah konstruksi tentu bukan diartikan sebagai struktur bangunan, tetapi diterjemahkan sebagai langkah atau proses untuk mendesain suatu konsep berdasarkan hasil kajian yang sistematis, konseptual, metodis dan komprehensif,” ujarnya.

Mengacu pada esensi konsep di atas, Prof Iwan menjelaskan maka secara substantif ia dapat menterjemahkan konstruksi model sinergitas kebijakan publik berbasis etis sebagai pendekatan yang bertujuan untuk menggabungkan prinsip-prinsip etika dengan proses pembuatan kebijakan publik, dengan tujuan menciptakan kerangka kerja yang holistik, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

“Dengan perkataan lain, model ini memperhitungkan bahwa kebijakan publik tidak hanya harus efektif dalam mencapai tujuan yang diinginkan, tetapi juga harus sesuai dengan prinsip-prinsip etis yang mendasarinya. Seperti nilai kejujuran, keadilan, keberlanjutan penghormatan terhadap hak asasi manusia,” jelanya.

Prof Iwan menyampaikan langkah-langkah untuk mengkonstruksi model sinergitas kebijakan publik berbasis etis ini, secara komprehensif melibatkan serangkaian proses yang sistematis dan terperinci, sebagaimana dijelaskan berikut ini:

1. Identifikasi nilai dan prinsip etis. Langkah awal untuk mengkonstruksi model sinergitas kebijakan imi adalah mengidentifikasi nilai-nilai dan prinsip-prinsip etis yang diangaap penting dan relevan dalam konteks kebijakan publik yang sedang dibahas. Hal ini melibatkan pemetaan nilai-nilai moral yang dianggap sebagan pondasi untuk pembuatan keputusan yang etis, seperti kejujuran, keadilan integritas dan pertumbangan terhadap kesejahteraan masyarakat.
2. Analisis konsekuensi. Setelah nilai-nilai dan prinsip-prinsip etis diidentifikasi, langkah berikutnya adalah melakukan analisis secara komprehensif terhadap konsekuensi dan berbagai kebijakan publik yang diusulkan atau diterapkan. Para pembuat kebijakan perlu mempertimbangkan dampak kebijakan tersebut terhadap masyarakat secara keseluruhan, baik dampak positif maupun negatif, serta memprediksi implikasi yang diumbulkan dalam jangka Panjang.
3. Integrasi prinsip etis dalam tujuan kebijakan. Prinsip-prinsip etis yang telah diidentifikasi kemudian diintegrasikan ke dalam tujuan-tujuan kebijakan publik yang ditetapkan. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa tujuan-tujuan kebijakan tidak hanya mencakup aspek-aspek praktis atau teknis, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai moral yang penting. Sehingga kebijakan tersebut mencerminkan komitmen terhadap prinsip-prinsip etis yang telah ditetapkan.
4. Konsultasi dan partisipasi publik. Langkah penting yang juga harus dilakukan dalam mengkonstruksi model sinergitas kebijakan publik berbasis etis ini adalah memperhitungkan konsultasi dan partisipasi publik dalam proses pembuatan kebijakan. Melibatkan masyarakat dan stakeholders lain dalam proses pengambilan keputusan, tidak hanya merupakan aspek demokratis yang penting, tetapi juga membantu memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan mencerminkan nilai-nilai dan kepentingan masyarakat secara luas. Hal ini dinilai sangat penting untuk dilakukan agar kebijakan yang dihasilkan mendapat pengakuan (akseptabilitas), yang luas dari masyarakat.
5. Pengawasan dan evaluasi. Penyusunan model sinergitas kebijakan publik berbasis etis ini juga mencakup mekanisme pengawasan dan evaluasi yang kuat untuk memastikan implementasi yang efektif dan akuntabel dari kebijakan tersebut. Kegiatan ini termasuk pemantauan terhadap kepatuhan dalam menerapkan prinsip prinsip etis yang telah ditetapkan, dan penyesuaran kebijakan jika diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut tetap relevan dan efekuf dari sudut pandang etis.
6. Komumen terhadap perbaikan berkelanjutan. Langkah terakhir dari konstruksi model ini adalah menekankan komitmen terhadap perbaikan berkelanjutan dalam kebijakan publik. Para pembuat kebijakan harus siap untuk memperbaiki dan menyesuaikan kebijakan yang telah ditetapkan sesuai dengan umpan balik dan perkembangan situasi untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut tetap relevan dan efektif serta memiliki koherensi dari sudut pandang etis.

Melalui konstruksi model sinergitas kebijakan publik berbasis etis ini, diharapkan para aktor kebijakan atau pemangku kepentingan, baik yang tergabung dalam suprastruktur politik maupun infrastruktur politik dapat menciptakan kebijakan yang tidak hanya etektif dalam mencapai tujuan yang diinginkan. tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip etis yang mendasar dan berkontribusi pada kesejahteraan dan keadilan masyarakat.

“Model ini memungkinkan terbangunnya harmonisasi dan sinkronisasi antara aspek praktis dan moral dalam pembuatan kebijakan public. Sehingga implementasinya menciptakan kerangka kerja yang berkelanjutan dan bermartabat bagi kepentingan masyarakat,” pungkasnya. (ran)