PASJABAR

www.pasjabar.com — Israel secara diam-diam meminta Otoritas Palestina (Palestinian Authority/PA) mengoperasikan penyeberangan Rafah di Gaza.

Permintaan itu terkuak dari empat sumber pejabat senior Israel, Amerika Serikat, dan Otoritas Palestina dalam laporan Axios, Senin (13/5).

Para sumber mengatakan Israel mengajukan permintaan itu karena Mesir mengancam mereka akan melarang pengangkutan bantuan jika pasukan Zionis terus menggempur Rafah, seperti dikutip dari Jerusalem Post.

Mesir dilaporkan menghentikan pengiriman bantuan melalui penyeberangan Kerem Shalom. Mereka juga berjanji akan menunda bantuan sampai pasukan Israel menarik diri dari Rafah, wilayah Palestina.

Terkait permintaan Israel, Menteri Keamanan Yoav Gallant sempat menelepon Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken pada Minggu.

Dalam percakapan itu, kata salah satu sumber, Gallant menegaskan Israel terbuka terhadap banyak solusi untuk penyeberangan Rafah kecuali kembalinya Hamas

Pejabat senior lain melaporkan pemerintah Israel tengah mengupayakan kepemimpinan Palestina, yang tak terkait Hamas, membantu untuk mengelola situs tersebut.

Para pejabat juga melaporkan syarat mengambil alih penyeberangan akan memerlukan peringatan. Mereka harus mengidentifikasi diri sebagai komite bantuan lokal dan bukan perpanjangan tangan dari PA.

Jika permintaan itu benar dan dipenuhi maka akan menjadi undangan pertama Israel ke Otoritas Palestina untuk bergabung atau memfasilitasi isu-isu yang berkaitan dengan perang.

Namun, Presiden Palestina Mahmoud Abbas disebut-sebut murka dengan permintaan Israel. Dia mengatakan Otoritas Palestina tak akan sepakat memenuhi daftar tersebut secara sembunyi-sembunyi.

Para pejabat kepresidenan Palestina juga dilaporkan menuntut Israel melepas pendapatan pajak Palestina. Selama ini, pendapatan pajak ditahan Menteri Keuangan Bazael Smotrich.

Permintaan Israel secara sembunyi-sembunyi ini muncul saat mereka menggempur habis-habisan Rafah di Jalur Gaza.

Serangan di Gaza juga terjadi di tengah agresi Israel yang berlangsung sejak Oktober 2023. Agresi ini menyebabkan nyaris 35.000 jiwa di Palestina meninggal.