BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM – Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana, mengungkapkan bahwa lebih dari 1.000 orang di lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terlibat dalam judi online.
Dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (26/6/2024) kemarin, dilansir dari Antara News, Ivan menjelaskan bahwa data PPATK mencakup legislator di DPR dan DPRD, serta staf di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR dan DPRD.
Menurut Ivan, terdapat lebih dari 63.000 transaksi judi daring di lingkungan DPR dan DPRD, dengan total nilai transaksi mencapai Rp25 miliar.
“Ada lebih dari 1.000 orang itu DPR, DPRD, sama Sekretariat Kesekjenan ada. Lalu transaksi yang kami potret itu lebih dari 63.000 transaksi yang dilakukan oleh mereka-mereka itu, dan angka rupiah-nya hampir Rp25 miliar,” ujarnya.
Pernyataan ini disampaikan sebagai tanggapan atas pertanyaan Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, tentang fenomena judi daring yang semakin meluas hingga merambah ke kalangan anggota legislatif.
Habiburokhman juga meminta agar anggota DPR yang terlibat dalam judi online diproses melalui kode etik di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR.
Ivan menyatakan bahwa PPATK memiliki data detail individu dari berbagai profesi, termasuk legislator, yang terlibat dalam judi daring dan siap menyerahkannya.
“Kemudian memang ada pejabat daerah, pensiunan, profesional lainnya, dokter, wartawan ada, notaris, segala macam itu ada, itu kami sampaikan ke masing-masing instansi, nama, domisili kediaman, nomor handphone, tanggal lahir, semua ada di sini, ada lengkap, dia transaksinya di wilayah mana saja ada lengkap. Jadi kalau kami ikut saja kalau dipanggil MKD atau kalau kemudian harus dibuka di sini dalam forum tertutup kami ikut,” jelas Ivan. (han)
