BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM – Viralnya nama-nama aplikasi buatan pemerintah daerah di media sosial membuat Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, berencana melakukan pemeriksaan terhadap berbagai aplikasi pemerintah yang memiliki nada nyeleneh dan mengandung konotasi negatif.
Tujuannya adalah agar tidak menimbulkan keresahan masyarakat.
Menurut Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, aplikasi buatan pemerintah daerah harus memenuhi standar kepantasan dan kepatutan.
Herman juga mengingatkan bahwa Presiden Joko Widodo telah meminta pemerintah daerah, termasuk Jawa Barat, untuk tidak membuat terlalu banyak aplikasi dan lebih memanfaatkan platform yang sudah ada.
“Aplikasi buatan pemda harus memenuhi standar kepantasan dan kepatutan. Terlebih lagi, Presiden Joko Widodo telah meminta agar pemda, termasuk Jabar, tidak membuat terlalu banyak aplikasi dan memanfaatkan platform yang ada,” ujar Herman.
Selain untuk efisiensi anggaran, langkah ini juga diharapkan dapat mencegah kebingungan masyarakat yang harus mengakses terlalu banyak aplikasi untuk mendapatkan layanan pemerintah.
Pemprov Jabar berkomitmen untuk mengurangi pembuatan aplikasi baru yang tidak diperlukan.
“Selain untuk efisiensi anggaran, diharapkan masyarakat tidak kebingungan karena terlalu banyak aplikasi guna mendapatkan pelayanan pemerintah. Pemprov Jabar juga berkomitmen untuk mengerem pembuatan aplikasi,” tambahnya.
Beberapa aplikasi dari kota dan kabupaten di Jawa Barat telah menjadi sorotan dan viral di media sosial. Contohnya adalah aplikasi “SiPepek” dari Kabupaten Cirebon, yang merupakan akronim dari Sistem Pelayanan Program Penanggulangan Kemiskinan dan Jaminan Kesehatan. Nama ini dianggap mengandung konotasi negatif.
Kemudian, ada aplikasi “SiPedo” dari Kabupaten Sumedang, yang merupakan akronim dari Sistem Pelatihan Berbasis Database Online. Dalam Bahasa Sunda, “SiPedo” bermakna pernyataan enak terhadap makanan atau masakan, yang dianggap kurang pantas sebagai nama aplikasi pemerintah.
Terakhir, ada aplikasi “SiCantik” buatan Pemerintah Kabupaten Bogor, yang merupakan akronim dari Sistem Informasi Catatan Kehadiran dan Kinerja. Meskipun tidak mengandung konotasi negatif, nama ini juga menjadi sorotan. (uby)
