BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM – Kemandirian Pesantren merupakan salah satu program prioritas Kementerian Agama di bawah kepemimpinan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
Memasuki tahun keempat pelaksanaannya, program ini telah memberikan afirmasi kepada 2.000 pesantren.
“Tahun 2024, kami sedang dalam proses penyaluran bantuan ke sekitar 1.600 lembaga. Jika tercapai, maka dalam empat tahun ini kami telah menyasar 3.600 pesantren,” jelas Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Basnang Said saat memberikan paparan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VIII DPR di Senayan pada Kamis (29/8/2024) dilansir dari situs resmi Kemenag.
RDP kali ini membahas evaluasi program dan isu-isu aktual pada Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI 2024.
Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, TB. Ace Hasan Syadzily.
“Implementasi program kemandirian pesantren terus dipercepat dan diperluas jangkauannya,” ujar Basnang.
Selain program kemandirian pesantren, rapat juga membahas isu-isu terkait Dana Abadi Pesantren, kekerasan di pesantren, rekognisi pembelajaran lampau, serta belum adanya tunjangan bagi pendidik, guru, ustadz, atau dosen di lingkungan pesantren.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI TB. Ace Hasan Syadzily dalam pengantarnya mengajak Kemenag untuk melakukan evaluasi program dan membahas isu-isu aktual di pesantren, dengan tujuan mencari solusi untuk permasalahan yang ada agar pesantren dapat berfungsi dengan baik.
Menanggapi paparan Basnang Said, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI menyatakan bahwa Komisi VIII memahami penjelasan yang disampaikan dan akan melakukan pembahasan lebih lanjut mengenai berbagai hal yang perlu dicari solusinya.
“Program-program yang ada selalu diprioritaskan untuk mencetak lulusan pesantren yang unggul dan menguasai ilmu keagamaan,” tegasnya. (han)
