PASJABAR

Oleh: Firdaus Arifin

Dosen Fakultas Hukum Universitas Pasundan

Dalam setiap perhelatan demokrasi, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) selalu menjadi momen penting untuk menentukan arah kepemimpinan daerah. Namun, dalam beberapa waktu terakhir, muncul sebuah fenomena yang mengancam esensi demokrasi itu sendiri, yakni gerakan “Coblos Semua”. Gerakan ini, walaupun tidak eksplisit dinyatakan sebagai sebuah gerakan terorganisir, berpotensi menjadi sebuah bentuk protes kolektif dari masyarakat yang merasa tidak puas dengan para kandidat yang bertarung dalam pemilihan. Fenomena ini patut diwaspadai, karena tidak hanya berdampak pada hasil pilkada, tetapi juga mengancam legitimasi kepemimpinan daerah yang terpilih.

Fenomena “Coblos Semua” terjadi ketika pemilih secara sengaja mencoblos seluruh kandidat yang ada di kertas suara, sehingga menyebabkan suara menjadi tidak sah. Pada tataran teknis, tindakan ini bukan sekadar kesalahan prosedural, tetapi mengandung pesan politik yang kuat dari masyarakat. Gerakan ini perlu diwaspadai karena memiliki potensi merusak proses demokrasi di tingkat lokal, terutama dalam Pilkada 2024. Jika tidak ditangani dengan baik, fenomena ini bisa menurunkan kualitas demokrasi di tingkat daerah dan menghasilkan pemimpin yang tidak memiliki legitimasi yang kuat.

Ketidakpuasan Publik

Salah satu alasan utama mengapa fenomena ini perlu mendapat perhatian serius adalah karena ia mencerminkan ketidakpuasan publik terhadap kualitas kandidat yang disodorkan partai politik (parpol). Dalam sistem demokrasi yang ideal, Pilkada semestinya menjadi ajang bagi masyarakat untuk memilih pemimpin terbaik yang mampu membawa perubahan dan kemajuan bagi daerahnya. Namun, ketika pilihan yang tersedia dianggap tidak memadai atau tidak sesuai dengan harapan, masyarakat merespons dengan tindakan protes, salah satunya melalui “Coblos Semua.”

Fenomena ini tidak muncul tanpa alasan. Di balik aksi ini, ada pesan yang jelas bahwa rakyat merasa tidak ada satu pun kandidat yang layak dipilih. Ini menandakan kegagalan parpol dalam menyajikan calon-calon yang mampu mewakili aspirasi masyarakat. Parpol, sebagai lembaga demokrasi yang seharusnya menjadi sarana agregasi kepentingan rakyat, justru terlihat semakin jauh dari masyarakat. Parpol lebih sering berfokus pada kepentingan elitis dan internal partai, sehingga melahirkan kandidat yang minim kompetensi atau hanya mengejar kekuasaan.

Ketidakpuasan masyarakat terhadap pilihan yang tersedia ini diperparah oleh kenyataan bahwa proses seleksi calon kerap kali berlangsung secara tertutup dan tidak transparan. Kandidat yang diusung lebih banyak ditentukan oleh pertimbangan politik internal partai, bukan berdasarkan kualitas dan kapasitas kepemimpinan. Akibatnya, masyarakat merasa terasing dari proses politik dan kehilangan kepercayaan pada sistem demokrasi yang seharusnya dijalani dengan penuh partisipasi.

Protes Politik

Protes politik dalam bentuk “Coblos Semua” bukanlah hal yang sepenuhnya baru dalam dinamika pemilu di Indonesia. Namun, intensitasnya semakin tinggi seiring dengan meningkatnya ketidakpuasan publik terhadap proses seleksi calon dalam Pilkada. Ketika masyarakat merasa aspirasi mereka tidak terwakili dalam proses politik, mereka menggunakan hak pilihnya bukan untuk menentukan siapa yang terbaik, melainkan untuk menyampaikan ketidakpuasan.

Dalam perspektif hukum tata negara, gerakan ini tentu harus dipandang dengan serius. Meskipun suara “Coblos Semua” dianggap tidak sah secara teknis, pesan yang disampaikan dari tindakan ini jelas: ada ketidakpercayaan terhadap proses politik yang sedang berjalan. Jika fenomena ini terus berkembang dan dibiarkan tanpa penanganan yang tepat, legitimasi hasil Pilkada akan dipertanyakan, yang pada akhirnya berdampak buruk pada kualitas pemerintahan di daerah.

 Krisis Legitimasi

Jika fenomena “Coblos Semua” terus berkembang, kita akan menghadapi situasi di mana legitimasi pemimpin daerah terpilih akan dipertanyakan. Bagaimana mungkin seorang kepala daerah terpilih bisa menjalankan pemerintahan dengan efektif jika sebagian besar rakyatnya memilih untuk tidak memilih dengan benar, atau bahkan melakukan protes melalui suara tidak sah? Ini merupakan tantangan serius bagi demokrasi lokal di Indonesia.

Lebih jauh lagi, tindakan “Coblos Semua” dapat menimbulkan efek domino yang berbahaya. Jika masyarakat secara luas merasa bahwa pemimpin yang dihasilkan dari Pilkada tidak memiliki legitimasi yang kuat, mereka mungkin akan semakin apatis terhadap proses politik. Hal ini tentu berbahaya bagi keberlanjutan demokrasi di tingkat lokal. Kita tidak bisa mengharapkan partisipasi politik yang sehat jika masyarakat terus-menerus merasa dikecewakan oleh proses politik itu sendiri.

Pada titik ini, penting untuk menyadari bahwa demokrasi tidak hanya soal prosedur, tetapi juga soal kepercayaan. Ketika kepercayaan masyarakat pada sistem politik dan para pemimpinnya terkikis, maka seluruh struktur demokrasi itu sendiri berada dalam bahaya. Oleh karena itu, fenomena “Coblos Semua” harus dilihat sebagai sinyal bahaya yang menunjukkan adanya masalah mendasar dalam relasi antara masyarakat dan partai politik.

 Edukasi Pemilih

 Untuk mencegah berkembangnya gerakan “Coblos Semua”, partai politik memiliki peran yang sangat strategis. Parpol harus lebih serius dalam menjalankan proses seleksi calon. Kandidat yang diusung dalam Pilkada haruslah individu yang tidak hanya memiliki popularitas, tetapi juga kompetensi dan integritas. Proses seleksi yang transparan dan berbasis meritokrasi akan membantu menurunkan potensi gerakan protes semacam ini. Partai politik harus bertanggung jawab untuk menyajikan calon pemimpin yang benar-benar dapat mewakili kepentingan dan aspirasi masyarakat, bukan hanya sebagai alat politik untuk mengamankan kekuasaan kelompok tertentu.

Selain itu, edukasi politik kepada masyarakat juga menjadi kunci dalam menghadapi fenomena “Coblos Semua”. Pemilih perlu diberi pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya menggunakan hak pilih dengan benar. Sosialisasi tentang cara memilih yang sah, serta pentingnya memilih pemimpin yang berkualitas, harus dilakukan secara masif. Dalam hal ini, peran KPU dan Bawaslu sangat penting dalam memastikan bahwa setiap pemilih memahami proses pemilihan dengan baik, sehingga tidak terjebak dalam tindakan “Coblos Semua.”

Terakhir, pilkada 2024 akan menjadi ujian bagi demokrasi lokal di Indonesia. Selain tantangan klasik seperti politik uang dan kampanye hitam, fenomena “Coblos Semua” adalah ancaman baru yang perlu diwaspadai. Fenomena ini tidak hanya akan merusak proses pemilu itu sendiri, tetapi juga dapat mengurangi kualitas demokrasi di daerah. Jika tidak diatasi, gerakan ini bisa semakin meluas dan membahayakan legitimasi pemerintahan lokal.

Dalam konteks ini, diperlukan kesadaran kolektif dari seluruh elemen bangsa, mulai dari partai politik, penyelenggara pemilu, hingga masyarakat itu sendiri, untuk bersama-sama menjaga agar Pilkada tetap menjadi ajang demokrasi yang sehat dan berkualitas. (*)