BANDUNG, WWW.PASJABAR.COM – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, menekankan pentingnya akselerasi transformasi digital di Jawa Barat, termasuk di seluruh kabupaten dan kota di wilayah tersebut.
“Kami Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat bersama Kepala Dinas Kominfo Jabar, dan Kadiskominfo 27 kabupaten/kota di Jabar berkonsolidasi untuk mengakselerasi transformasi digital, terutama untuk layanan publik,” ungkap Herman, dilansir dari Antara, Jumat (13/9/2024).
Herman berharap, dengan transformasi digital ini, layanan publik di Jabar akan semakin cepat, baik, mudah, murah, dan aman.
“Kami terus berkonsolidasi karena transformasi digital itu hanya alat saja, ujungnya bagaimana mensejahterakan masyarakat. Ujungnya bagaimana masyarakat mendapatkan pelayanan publik terbaik,” ujarnya.
Pemprov Jabar, melalui Diskominfo Jabar, telah meluncurkan Jabar Digital Service (JDS), atau Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pusat Layanan Digital, Data, dan Informasi Geospasial.
JDS bertugas memanfaatkan data untuk meningkatkan kualitas layanan publik, mendorong masyarakat Jabar menjadi cakap digital, dan menghasilkan produk digital untuk percepatan transformasi layanan publik.
Kepala Dinas Kominfo Jabar, Ika Mardiah, mengungkapkan bahwa mereka telah mengembangkan Sapawarga sebagai Jabar SuperApps, yang memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi, layanan, dan menyampaikan aspirasi.
Selain itu, Ekosistem Data Jabar juga sudah terintegrasi dengan berbagai platform seperti Open Data Jabar, Satu Data Jabar, dan Satu Peta Jabar.
Ekosistem Data Jabar mencakup dua dashboard: satu untuk publik dan satu untuk eksekutif. Dashboard publik menyediakan 12 sektor dan 32 subsektor, sedangkan dashboard eksekutif mencakup data terkait kepegawaian, anggaran, dan indikator makro pembangunan.
Ekosistem ini memiliki 42.689 datasets, 198 geospasial datasets, 97 infografis, 72 visualisasi, dan 34 artikel.
“Kurang lebih 1.400.000 pengunjung mengakses Portal Data Jawa Barat, 213.684 data diunduh oleh masyarakat (pada 2024), dan replikasi oleh 22 kabupaten/kota, juga terintegrasi dengan 27 kabupaten/kota di Jabar dan Pusat,” ujar Ika.
Pemprov Jabar juga telah mengimplementasikan blockchain pada aplikasi e-Pensiun untuk pencatatan data pembuatan Surat Keputusan Pensiun yang anti-tamper.
Teknologi ini juga berpotensi diimplementasikan dalam sistem administrasi pajak dan logistik untuk mencatat dan melacak barang secara real-time, serta memastikan transparansi dan keamanan transaksi.
Di sektor pertanian, blockchain dapat memberikan informasi akurat tentang kondisi tanah, cuaca, dan persyaratan pengairan.
Sementara di sektor pendidikan, teknologi ini dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pendanaan pendidikan. (han)
